JAKARTA, RUAI.TV – Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) bersama Dewan Adat Dayak (DAD) se-Indonesia dan sejumlah organisasi masyarakat Dayak di Kalimantan menyatakan protes keras terhadap susunan Kabinet Prabowo-Gibran.
Mereka menyoroti absennya keterwakilan tokoh Dayak dalam struktur kabinet baru ini, meski Kalimantan memiliki peran strategis sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat, 18 Oktober 2024, MADN menegaskan bahwa perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan seharusnya menjadi momen bagi masyarakat Dayak untuk terlibat lebih signifikan dalam pemerintahan.
“Sebagai tuan rumah Ibu Kota, masyarakat Dayak berharap lebih banyak peran dalam pembangunan nasional,” ujar Ketua Umum LBH MADN, Jelani Christo
Poin Penting Sikap MADN:
- Pindahnya Ibu Kota: Pindahnya IKN ke Kalimantan disebut sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi masyarakat Dayak dalam pemerintahan. Namun, susunan kabinet baru ini dinilai tidak mencerminkan harapan tersebut.
- Kontribusi Besar Kalimantan: Kalimantan selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah utama penghasil pajak dan sumber daya alam bagi Indonesia. Sayangnya, kontribusi besar ini belum dibarengi dengan representasi yang memadai bagi tokoh Dayak di tingkat kabinet.
- Potensi Luar Biasa: MADN menekankan bahwa masyarakat Dayak memiliki banyak putra-putri terbaik yang kompeten, berdedikasi, dan berintegritas. Mereka dinilai layak untuk berkontribusi dalam pemerintahan di posisi strategis.
- Dukungan Kuat di Pemilu: Pada pemilu 2024, masyarakat Kalimantan memberikan dukungan signifikan dengan 60% suara untuk pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan ini, menurut MADN, seharusnya diimbangi dengan representasi yang adil dalam kabinet.
- Minimnya Representasi Tokoh Dayak: Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada putra Dayak yang diangkat menjadi Menteri. MADN menyebut hal ini sebagai ketidakadilan yang harus diperbaiki.
Usulan Tokoh Dayak untuk Kabinet:
MADN juga mengajukan lima nama putra-putri Dayak yang dianggap layak untuk menduduki posisi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Beberapa nama yang diusulkan adalah:
- Drs. Marthin Billa, MM
- H. Rahmat Nasution Hamka, SH., M.Si
- H. Syaharie Jaang, SH, M.Si, MH
- Tamunan Kiting, SE., MM, CPM., CTM
- Katherine Angela Oendoen, SE
MADN berharap pemerintah mempertimbangkan usulan ini untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi masyarakat Dayak yang selama ini telah berkontribusi besar bagi negara.
“Kami mengharapkan tanggapan positif dari pemerintah atas permintaan ini,” tutup Jelani Christo.
Pernyataan sikap ini menegaskan pentingnya representasi yang adil bagi semua elemen bangsa, terutama bagi masyarakat Dayak yang kini memegang peran penting sebagai tuan rumah Ibu Kota Negara.
