PONTIANAK, RUAI.TV – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di sebuah hotel di Pontianak, Selasa (16/7/2024).
Acara tersebut di hadiri oleh pengurus dan peserta LDII yang juga menggelar deklarasi mendukung pelaksanaan pilkada damai tahun 2024 di Kalbar.
Dengan tema “Mewujudkan SDM Profesional, Religius menuju Kalimantan Barat Maju dan Berdaya Saing Dalam Bingkai NKRI”, Rakerwil kali ini di harapkan bisa menjadi langkah awal dalam meningkatkan sinergi dan kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Lasarus yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, menegaskan bahwa mewujudkan kedamaian di Kalbar tidak bisa hanya di lakukan melalui dakwah, tetapi juga harus di iringi dengan tindakan nyata.
“Kita bicara tentang sinergisitas, kita bicara tentang kerukunan antar umat beragama tidak cukup di dakwah saja, ini harus kita lakukan, karena penyakit manusia yang paling utama menurut saya, kadang-kadang dia pintar menghitung semut di seberang sana, tapi dia tidak bisa melihat gajah di telupuk matanya,” ujar Lasarus.
Lasarus menekankan bahwa deklarasi pemilu damai yang dilakukan oleh pengurus LDII harus lebih dari sekadar seremonial belaka, melainkan harus memiliki makna yang mendalam.
“Hidup ini damai kalau kebutuhan pokok kita terpenuhi. Hidup ini damai kalau kemiskinan itu teratasi, hidup damai ini damai kalau IPM-nya meningkat,” tambahnya.
Menurut Lasarus, untuk mencapai hal tersebut, masyarakat harus merdeka dari kemiskinan, keterpinggiran, dan ketidakadilan. Ia menyoroti bahwa seringkali keadilan hanya dinikmati oleh segelintir orang, sehingga banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.
Ia juga menyampaikan kritiknya terhadap pemimpin yang tidak mampu memanfaatkan anggaran dengan baik. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Gubernur Kalbar karena besarnya sisa anggaran (Silva APBD) setiap tahun, sementara masih banyak daerah di Kalbar yang memerlukan pembangunan.
“Pemimpin yang tidak bisa membelanjakan uang, itu tidak layak untuk memimpin Kalimantan Barat,” tegas Lasarus.
Lebih lanjut, Lasarus menyinggung bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak hanya terpaku pada kebutuhan politiknya, tetapi juga harus memahami kondisi masyarakat di pedalaman.
Dengan berbagai kritikan dan saran yang disampaikannya, Lasarus berharap agar Kalimantan Barat bisa menjadi daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan damai di bawah kepemimpinan yang bijaksana dan peduli terhadap masyarakat. (RED)
