PONTIANAK, RUAI.TV – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) hasil seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Prosesi pelantikan berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (30/1/2026).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 800.1.3.3.22/3/BKD/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kalbar. Langkah ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pengisian jabatan strategis untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah tahun 2026.
Adapun pejabat yang dilantik yakni Dra. Marlyna Almuthara sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar, Dr. Herkulana Mekarryani Soeryamasoeka, M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Politik Pemerintahan, Eko Ardianto, S.IP., M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Hendri Marzuki, S.IP sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, Eko Arie Borneawan, S.STP., M.Si sebagai Kepala Biro Umum Setda Kalbar, Daessy Arisanti, SH., MH sebagai Kepala Biro Hukum Setda Kalbar, serta Prasetyo Tri Sejati, S.STP., M.Si sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kalbar.
Dalam sambutannya, Ria Norsan menegaskan seluruh pejabat yang dilantik merupakan peserta terbaik hasil seleksi terbuka yang dilakukan Panitia Seleksi. Ia memastikan proses tersebut berjalan transparan, objektif, serta telah memperoleh rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Saudara-saudara yang dilantik hari ini adalah peringkat pertama hasil seleksi terbuka. Prosesnya transparan, objektif, dan sesuai aturan ASN. Jabatan ini bukan hadiah, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegas Ria Norsan.
Ia meminta para pejabat segera beradaptasi dengan dinamika kebijakan nasional dan daerah, termasuk penyesuaian Tunjangan Kinerja Daerah serta tuntutan percepatan pelayanan publik. Menurutnya, ukuran keberhasilan pejabat bukan sekadar administrasi, tetapi dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Saya ingin para pimpinan OPD bekerja dengan inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran dan perubahan kebijakan pusat, Ria Norsan juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia mengingatkan seluruh pejabat agar menghindari praktik kegiatan fiktif maupun penggelembungan anggaran yang berpotensi merugikan daerah.
“Kelola anggaran secara bertanggung jawab. Jangan ada kegiatan fiktif, jangan ada mark up. Integritas harus menjadi fondasi kerja kita,” kata Norsan.
Menutup sambutannya, Ria Norsan menjelaskan ketidakhadiran Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dalam acara tersebut karena menjalankan tugas kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu bekerja profesional, menjunjung tinggi aturan, serta membawa dampak positif bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat.
