JAKARTA, RUAI.TV – Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre mendorong pemerintah memperkuat langkah efisiensi anggaran secara lebih masif, terutama pada level pemerintah daerah.
Direktur Eksekutif Labpolhum MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, menilai kebijakan efisiensi anggaran menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal.
Pemerintah memulai kebijakan efisiensi anggaran melalui alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pemerintah awalnya merancang TKD sebesar Rp919,9 triliun.
Namun, pemerintah kemudian menyesuaikan angka tersebut menjadi Rp848,52 triliun setelah terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Haris menilai kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat efektivitas penggunaan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pengurangan belanja, tetapi bagian dari strategi untuk memastikan setiap rupiah memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Efisiensi anggaran menjadi langkah tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah. Pemerintah daerah harus mengelola keuangan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, dan patut,” ujar Haris kepada ruai.tv, Minggu (29/3).
Dalam perspektif ekonomi politik, efisiensi anggaran mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbasis kinerja. Haris menilai penerapan prinsip tersebut mampu meningkatkan kinerja birokrasi, menekan pemborosan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Haris juga menyoroti tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat. Ia menilai kondisi tersebut justru menghambat kreativitas daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal.
“Selama ini ketergantungan terhadap pusat sangat kuat. Padahal daerah memiliki otonomi untuk mengembangkan potensi ekonomi, mendorong industrialisasi, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” kata Haris.
Ia bahkan menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus berjalan lebih agresif untuk menutup celah praktik korupsi di birokrasi daerah. “Efisiensi harus berlangsung lebih masif agar celah korupsi bisa tertutup dalam rangka reformasi birokrasi,” tegasnya.
Haris menilai pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) belum sepenuhnya berjalan efektif. Ia melihat praktik pemborosan dan korupsi masih terjadi akibat lemahnya pengawasan.
Menurutnya, banyak daerah belum mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran. Bahkan, sejumlah daerah gagal mencapai target penyerapan anggaran setiap tahun akibat kendala klasik seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pengelolaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana.
“Daerah terlalu dimanjakan dengan TKD, sehingga kurang berinovasi dalam menggali potensi dan mencari sumber pendapatan baru,” ujar Haris.
Haris menegaskan setiap daerah sebenarnya memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM, hingga pariwisata dan kuliner, menurutnya, menyimpan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Pemerintah daerah harus mampu membaca peluang dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar tetap bertahan dan berkembang,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah menciptakan iklim investasi yang kondusif serta berbasis teknologi. Langkah tersebut dinilai mampu menarik minat investor dan memperkuat struktur ekonomi daerah.
“Daerah harus membangun ekosistem investasi yang sehat agar potensi daerah bisa berkembang dan menambah PAD,” jelas Haris.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian akibat dinamika geopolitik dan krisis dunia, Haris meminta kepala daerah bersikap proaktif. Ia mengingatkan agar kepala daerah tidak mengeluhkan kondisi, tetapi fokus mencari solusi melalui kebijakan yang tepat.
“Kepala daerah harus proaktif, tidak banyak mengeluh, serta tidak mengeluarkan kebijakan sepihak yang memicu keresahan publik,” ujarnya.
Haris juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Ia meminta pemerintah daerah membuka ruang partisipasi publik dan menjaga transparansi dalam penggunaan anggaran.
“Pemerintah daerah harus selalu meminta pendapat publik sebelum menetapkan kebijakan serta transparan dalam setiap penggunaan APBD,” katanya.
Lebih lanjut, Haris menilai efisiensi anggaran dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan, air dan energi, pembangunan tiga juta rumah, serta sektor kesehatan dan pendidikan membutuhkan dukungan anggaran yang efektif.
Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan bersama dan evaluasi berkala agar program berjalan optimal. “Pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh sangat diperlukan karena kondisi di lapangan sangat kompleks dan beragam,” pungkas Haris.
