PONTIANAK, RUAI.TV – Komnas HAM Kalimantan Barat menyoroti masih kuatnya ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah sebagai persoalan utama yang perlu segera ditangani melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia.
Isu ini mencuat dalam diskusi lintas sektor yang menghadirkan pemerintah, akademisi, serta masyarakat sipil guna merumuskan arah kebijakan yang lebih adil dan inklusif.
Kepala Sekretariat Komnas HAM Kalbar, Nelly Yusnita, menegaskan pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Ia menyebut pendekatan berbasis HAM mampu menjawab kompleksitas persoalan di Kalbar yang memiliki keragaman sosial, budaya, serta kondisi geografis yang menantang.
“Pembangunan harus berpihak pada manusia. Kita tidak bisa lagi melihat angka semata, tetapi harus memastikan setiap kebijakan menyentuh kelompok yang selama ini tertinggal,” ujar Nelly dalam FGD bertajuk Sinergi dan Refleksi Membangun Kalimantan Barat yang Berkeadilan melalui Implementasi HAM di sebuah Hotel di Pontianak, Selasa (31/3).
Sorotan tajam juga datang dari Rektor Universitas Panca Bhakti Pontianak, Purwanto, yang memaparkan sejumlah persoalan mendasar. Ia menilai konflik sosial, lemahnya perlindungan masyarakat adat, hingga terbatasnya akses pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kalimantan Barat.
“Kita masih melihat ketimpangan nyata, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan. Keadilan sosial harus menjadi arah utama agar kelompok rentan tidak terus terpinggirkan,” tegasnya.
Di sisi lain, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kalbar, Irwan Lahnisafitra, mengakui adanya kemajuan pembangunan, namun belum merata. Ia menyoroti kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan sebagai tantangan yang perlu percepatan.
“Kami mendorong inovasi melalui program Desa SAKTI agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Ini menjadi langkah konkret untuk memperluas akses pendidikan,” jelas Irwan.
Diskusi ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Komnas HAM Kalbar mendorong setiap pihak menghadirkan kebijakan yang sensitif terhadap hak masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, agar pembangunan tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga menghadirkan keadilan nyata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
