PONTIANAK, RUAI.TV – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Barat, Subhan Nur mengungkap keresahan mendalam terhadap maraknya peredaran barang ilegal di wilayah perbatasan, terutama daging beku dan rokok tanpa cukai.
Perbedaan harga yang sangat mencolok menjadi salah satu alasan utama para pelaku usaha lokal tidak mampu bersaing.
“Bayangkan, harga daging ilegal itu bisa selisih Rp50.000 sampai Rp60.000. Pedagang resmi gak laku. Ini sangat memukul pelaku usaha lokal,” tegasnya.
Politisi Nasdem tersebut mempertanyakan bagaimana barang-barang dalam jumlah besar bisa menembus Kalbar. Ia menyebut titik rawan terbesar berada di kawasan perbatasan Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang.
“Jagoi Babang memang di kondisikan sebagai jalur utama masuknya barang ilegal. Ini bukan sabu yang ringan, ini daging beku, bahkan ton-tonan. Artinya, pasti ada pembiaran,” jelasnya kepada ruai.tv, Senin (21/4).
Ia menegaskan bahwa penyelundupan dalam jumlah besar mustahil lolos tanpa dukungan atau pembiaran dari oknum tertentu. “Sampai di Pontianak, ada yang backing. Ini yang kami minta agar instansi terkait menertibkan,” lanjutnya.
Komisi II sendiri sudah mengundang Satgas Pangan dan instansi terkait untuk memberikan laporan. Namun, menurutnya, kelemahan terbesar terletak pada integritas aparat di lapangan.
“Bukan soal jumlah personel. Masalahnya integritas. Kalau aparatnya bermental kuat, jalur tikus pun gak bisa dipakai,” katanya.
Ia juga menyoroti soal masuknya rokok ilegal yang semakin deras. “Rokok itu kan penyumbang cukai terbesar. Tapi di Kalbar ini, malah yang beredar mayoritas ilegal. Di sini, kita bicara soal triliunan rupiah yang hilang,” ungkapnya.
Pihak Bea Cukai juga menjadi sorotan. Ia meminta instansi tersebut melakukan pengawasan internal secara ketat dan menindak oknum-oknum yang bermain.
“Kalau mereka gak bereskan orang dalam sendiri, ya jangan harap pengawasan membaik,” tegasnya.
Dalam penuturannya, ia bahkan menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum penegak hukum. “Siapa yang berani tangkap kalau pemainnya itu aparat sendiri? Itu masalah besar,” ucapnya.
Kondisi ini menurutnya sudah mencapai tingkat darurat. Kalbar, menurutnya, kini menjadi pusat aktivitas ilegal dari berbagai sektor.
“Ini bukan hanya soal daging dan rokok. Ada tambang ilegal, perkebunan ilegal, dan banyak lagi. Tapi penindakan hukum jalan di tempat,” ujarnya.
Ia berharap media ikut andil mengawal persoalan ini. “Kalau mau ada perubahan, harus viral. No viral, no justice,” tutupnya.
