KUBU RAYA, RUAI.TV – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menorehkan capaian positif dalam pengelolaan fiskal. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menilai kinerja fiskal Kubu Raya sebagai salah satu yang terbaik di Kalimantan Barat, bahkan di regional Kalimantan.
Penilaian itu menguat seiring eratnya koordinasi antara DJPB dan Pemkab Kubu Raya untuk memastikan kelancaran penyaluran dana APBN, transfer ke daerah, dan dana desa pada 2026.
Rahmat menegaskan DJPB Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi dengan Pemkab Kubu Raya sebagai mitra strategis dalam pengelolaan dan penyaluran dana dari pemerintah pusat.
DJPB menjalankan peran sebagai regional economies, treasurer, dan financial advisor agar setiap rupiah APBN tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran, sekaligus mendukung program prioritas pembangunan daerah.
“Kami di DJPB Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas sebagai regional economies, treasurer, dan financial advisor selaku penyalur dana APBN termasuk transfer ke daerah dan dana desa, yang salah satu mitra kami adalah Kabupaten Kubu Raya. Di sini kami memperkuat koordinasi dan sinergi untuk kecepatan serta kelancaran penyaluran,” kata Rahmat Mulyono, Rabu (7/1).
Sepanjang 2025, Pemkab Kubu Raya menunjukkan dukungan kuat terhadap berbagai program nasional. Rahmat mencatat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Perumahan Rakyat (KPR), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berjalan relatif masif di wilayah ini.
Aktivitas tersebut mendorong pertumbuhan kawasan hunian dan infrastruktur, sekaligus menjadikan Kubu Raya sebagai salah satu pusat realisasi pembiayaan perumahan terbesar di Kalimantan Barat.
“Capaian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kami lihat sampai saat ini adalah salah satu yang terbaik di Kalimantan Barat bahkan regional Kalimantan pada umumnya. Dukungan terhadap program MBG, KPR, DAK Fisik, dan FLPP berjalan relatif masif di Kubu Raya,” ujar Rahmat.
Keberhasilan itu juga tercermin dari penyaluran dana desa. DJPB mencatat Kubu Raya menyalurkan dana desa tanpa hambatan berarti. Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah kabupaten lain di Kalimantan Barat yang sempat menghadapi persoalan tidak salur di sebelas desa.
Kelancaran itu lahir dari komitmen pemerintah daerah dan kepemimpinan bupati yang responsif hingga level teknis. “Kendala teknis pasti ada, tapi selalu kami kolaborasikan dengan Bappeda atau dinas terkait. Alhamdulillah untuk penyaluran dana desa di Kubu Raya lancar semua berkat komitmen dan arahan Pak Bupati,” tutur Rahmat.
Memasuki 2026, DJPB Kalimantan Barat mendorong penguatan koordinasi sejak dini. DJPB bersama Pemkab Kubu Raya menyiapkan langkah antisipatif terhadap persyaratan salur Dana Bagi Hasil dan DAK Fisik agar tidak terjadi keterlambatan. DJPB juga menggandeng Bappeda dan perangkat daerah terkait untuk memastikan kesiapan administrasi dan teknis.
“Tahun 2026 ini kami berharap koordinasi dan kemitraan dengan Pemkab Kubu Raya terus berjalan baik supaya setiap potensi kendala bisa kita antisipasi sejak awal,” kata Rahmat.
Melalui kolaborasi yang solid dan kinerja fiskal yang terjaga, Kubu Raya menatap percepatan transfer APBN 2026 dengan optimisme. Pemerintah daerah bersama DJPB berkomitmen menjaga laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kubu Raya secara berkelanjutan.
