PONTIANAK, RUAI.TV – Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menegaskan komitmen daerahnya mempercepat pemerataan akses internet, terutama di wilayah kepulauan dan pedalaman yang masih tertinggal konektivitas.
Penegasan itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet yang digelar Kemenko Polhukam RI di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (13/11).
Rakor tersebut menghadirkan lintas sektor pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsekal Muda TNI Eko D. Indarto, yang memaparkan langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan akses internet dan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kalbar.
Eko menegaskan bahwa internet kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ia melihat konektivitas sebagai syarat utama pelayanan publik yang semakin digital, mulai dari pendidikan, kesehatan, logistik, perdagangan, hingga keamanan nasional.
“Ketika ruang digital menjadi ruang hidup baru, pemerataan konektivitas adalah keadilan yang harus diwujudkan bersama,” tegasnya.
Eko menekankan bahwa forum tersebut bukan sekadar diskusi teknis, melainkan bagian dari kebijakan nasional yang mengharuskan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat.
Ia menyebut beberapa langkah konkret yang menjadi fokus utama, antara lain identifikasi wilayah blank spot, sinkronisasi program digital pusat-daerah, serta percepatan pembangunan konektivitas di perbatasan dan pedalaman.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan ekosistem digital di Kalbar tumbuh secara inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Romi Wijaya menyampaikan bahwa Kabupaten Kayong Utara mengusulkan 22 titik prioritas yang hingga kini masih berstatus blank spot atau belum terhubung jaringan internet.
Usulan tersebut, menurutnya, berdasarkan kondisi geografis Kayong Utara yang terdiri dari wilayah kepulauan, kawasan pedalaman, serta daerah yang masuk kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Romi menilai percepatan konektivitas internet sangat mendesak, terutama untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Ia menegaskan bahwa layanan publik di Kayong Utara membutuhkan dukungan infrastruktur digital agar pendidikan, kesehatan, keamanan, serta pelayanan administrasi dapat berjalan optimal.
“Ini sangat penting untuk percepatan konektivitas, terutama di wilayah kepulauan dan pedalaman, guna mendukung digitalisasi, keamanan nasional, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di daerah 3T,” ujarnya.
Dengan adanya Rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berharap pemerintah pusat dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur internet di wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi digital, sehingga kesenjangan akses informasi dapat ditekan dan pelayanan publik semakin merata.
