JAKARTA, RUAI.TV – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyoroti lonjakan signifikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sepanjang hampir empat pekan pertama Maret 2026 di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat sebanyak 11.189 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi, sedang, dan rendah. Dari jumlah tersebut, 1.351 titik berada di dalam maupun sekitar area konsesi milik 15 perusahaan dari sektor perkebunan sawit, kehutanan, dan pertambangan.
Rinciannya, sebanyak 699 titik api terdeteksi di dalam dan sekitar konsesi lima perusahaan sawit, 285 titik di lima perusahaan pemanfaatan hutan (PBPH), serta 367 titik di lima perusahaan tambang.
Sejumlah perusahaan yang disebut antara lain PT Limpah Sejahtera, PT Lestari Alam Raya, PT Meskom Agro Sarimas, PT Sumatra Unggul Makmur, hingga perusahaan besar seperti Vale Indonesia Tbk dan Kideco Jaya Agung. Beberapa di antaranya disebut berulang kali mengalami kejadian kebakaran setiap tahun.
Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, menilai kondisi ini menunjukkan belum adanya perbaikan dalam tata kelola maupun penegakan hukum terhadap korporasi.
Menurutnya, risiko karhutla tahun ini berpotensi semakin besar seiring prediksi fenomena El Niño ekstrem yang dapat meningkatkan suhu secara signifikan. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi bersamaan dengan fase positif Indian Ocean Dipole (IOD), yang berpotensi memperpanjang musim kemarau hingga Oktober 2026.
Selain faktor iklim, WALHI juga menyoroti keterbatasan anggaran penanganan bencana pada 2026. Dana Siap Pakai (DSP) tercatat sebesar Rp4,63 triliun, sementara pagu anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana hanya Rp491 miliar. Padahal, biaya penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya mencapai triliunan rupiah.
“Dampak karhutla berpotensi sebesar 2015. Anggaran penting, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan. Penegakan hukum terhadap korporasi dan perbaikan tata kelola menjadi hal yang mendesak,” ujar Uli.
Provinsi Riau kembali menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, terutama di kawasan pesisir timur dan pulau-pulau kecil.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Eko Yunanda, mengungkapkan bahwa analisis satelit menunjukkan 271 hotspot sepanjang 1 Januari hingga 25 Maret 2026 yang tersebar di delapan kabupaten. Sebagian besar berada di kawasan gambut.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan tiga persoalan utama: lemahnya implementasi regulasi daerah, belum adanya penetapan korporasi sebagai tersangka, serta potensi kegagalan dalam restorasi ekosistem gambut.
“Pemerintah cenderung reaktif saat pemadaman, tetapi tidak menyentuh akar masalah. Titik api bahkan ditemukan di area konsesi di pulau kecil seperti Rupat, Bengkalis, dan Mendol,” ujarnya.
Di Kalimantan Barat, pola serupa juga ditemukan dengan sebaran hotspot di wilayah perkebunan skala besar dan hutan produksi.
Sepanjang Januari hingga Maret 2026, WALHI Kalimantan Barat mencatat 679 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan sedang, baik di dalam maupun di luar konsesi. Dampak karhutla bahkan dilaporkan menyebabkan satu korban jiwa di Desa Galang, Mempawah.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, menegaskan bahwa kebakaran yang berulang di area konsesi merupakan indikasi kejahatan ekologis yang terstruktur.
Ia menjelaskan bahwa praktik pembukaan lahan, terutama di ekosistem gambut melalui kanal drainase, menyebabkan lahan menjadi kering dan rentan terbakar. Selain itu, pola sebaran titik api dinilai tidak acak, melainkan terkonsentrasi di dalam konsesi.
“Fenomena El Nino hanya pemicu. Kerusakan lahan akibat aktivitas korporasi adalah penyebab utamanya. Ini menunjukkan kegagalan negara dalam pengawasan dan perlindungan tata kelola lahan,” tegasnya.
WALHI pun mendesak pemerintah untuk tidak lagi menjadikan faktor cuaca sebagai alasan utama, melainkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan serta menindak tegas perusahaan yang terbukti berulang kali terlibat dalam karhutla.
