SINTANG, RUAI.TV – Tokoh pemuda asal Kecamatan Serawai dan Ambalau, Dedi Paulinus, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas penganggaran pembangunan ruas jalan berstatus kewenangan provinsi, khususnya ruas Tebidah–Bunyau–Serawai yang menelan dana sekitar Rp12 miliar.
Dedi menilai kebijakan tersebut sebagai bukti nyata realisasi program kerja Gubernur Kalimantan Barat sejak awal pencalonan. Dedi menyebut setiap pertemuan dengan Gubernur Kalbar selalu berfokus pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok atau permintaan jabatan.
Ia menegaskan audiensi yang di lakukan tokoh pemuda Serawai dan Ambalau hanya bertujuan memastikan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur benar-benar terwujud di lapangan.
“Setiap kali kami beraudiensi dengan Bapak Gubernur, kami tidak pernah membahas kepentingan kelompok, apalagi meminta jabatan. Kami membahas bagaimana janji politik Pak Gubernur dan Wakil Gubernur saat kampanye silam benar-benar terbukti kepada jutaan masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Dedi.
Sebagai tokoh pemuda Kecamatan Serawai, Dedi secara terbuka memohon agar pada tahun anggaran 2026, pengerjaan ruas Tebidah–Bunyau–Serawai dimulai dari wilayah Kecamatan Serawai menuju Bunyau. Ia menilai kondisi akses jalan di daerah tersebut sangat mempengaruhi masa depan pendidikan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami memohon dengan sangat agar pada TA 2026 titik pengerjaan dimulai dari Kecamatan Serawai menuju Bunyau. Akses pendidikan dan aktivitas warga sangat bergantung pada jalan ini. Anak-anak sekolah mempertaruhkan masa depan mereka dari jalan yang rusak, dan masyarakat menyambung napas kehidupan dari akses yang sama,” katanya.
Dedi menggambarkan kondisi jalan yang di lewati ambulans RS Pratama Serawai menuju RSUD Sintang sangat memprihatinkan. Kendaraan medis harus melintasi jalan berlubang dan berlumpur yang ia ibaratkan seperti kubangan.
“Ambulans RS Pratama Serawai juga melewati jalan seperti kubangan saat membawa orang sakit ke RSUD Sintang. Jembatan yang ada pun hanya dikerjakan lewat swadaya masyarakat. Ini kondisi yang memprihatinkan bagi kita semua,” tegas Dedi.
Ia bahkan melontarkan kritik keras sebagai bentuk kegelisahan masyarakat Serawai dan Ambalau. Menurutnya, warga di wilayah tersebut juga bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhak menikmati infrastruktur layak.
“Di mana kemerdekaan republik ini yang layak kami nikmati? Kalau pemerintah tidak mampu mengurus kami di Serawai dan Ambalau, keluarkan kami dari wilayah NKRI ini,” sentil Dedi.
“Saya bicara keras untuk masyarakat kami dan untuk wajah Pemprov Kalbar di hadapan negara, karena kami juga bagian dari republik ini,” lanjutnya.
Dukungan juga datang dari Camat Serawai, Nopeka, yang menyampaikan permohonan resmi kepada Gubernur Kalbar dan Kepala Dinas PUPR Kalbar. Nopeka menyebut selama ini perbaikan jalan hanya bergantung pada perusahaan yang beroperasi di wilayah Serawai serta swadaya masyarakat.
“Selama ini perbaikan jalan hanya di lakukan oleh perusahaan dan swadaya masyarakat. Saya mohon kepada Pemprov Kalbar agar tahun 2026 titik pengerjaan dimulai dari Kecamatan Serawai,” ujar Nopeka.
Nopeka mengungkapkan dirinya bersama Dedi dan tokoh masyarakat lain telah menghadap Gubernur Kalbar untuk menyampaikan kondisi jembatan dalam kota kecamatan yang rusak parah serta jalan yang menyerupai kolam. Ia menyebut Gubernur merespons langsung keluhan tersebut.
“Pak Gubernur menyambut kami dengan baik. Beliau langsung menelpon Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar dan menyampaikan agar titik pengerjaan dimulai dari Serawai,” ungkap Nopeka.
Ketua Ikatan Dayak Uut Danum Kecamatan Serawai dan Ambalau sekaligus akademisi, Sopian, turut menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalbar atas perhatian terhadap ruas Serawai–Bunyau. Ia menyatakan masyarakat siap mendukung penuh pengerjaan infrastruktur tersebut hingga tuntas.
“Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pemprov Kalbar, khususnya Bapak Gubernur, yang mulai memperhatikan ruas jalan Serawai–Bunyau. Kami siap mengawali pengerjaan jalan ini sampai tuntas,” kata Sopian.
Sementara itu, Politisi Partai NasDem, Rudy Andryas, mengungkap fakta penganggaran ruas Tebidah–Bunyau–Serawai dalam APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2025. Ia menyebut dalam satu ruas terdapat tiga mata anggaran atau tiga kegiatan proyek, namun tidak satu pun dimulai dari Kecamatan Serawai.
“Tahun lalu saya melihat langsung dalam APBD Provinsi Kalbar TA 2025 bahwa ruas Tebidah–Bunyau–Serawai telah dianggarkan. Dalam satu ruas ada tiga kegiatan proyek, tapi sangat disayangkan tidak ada yang dimulai dari Serawai,” ujar Rudy.
Rudy menilai alasan teknis atau keuntungan kontraktor bukan persoalan utama bagi masyarakat. Ia menegaskan yang terpenting ialah masyarakat bisa menikmati jalan layak untuk pendidikan dan ekonomi.
“Kami tidak peduli dimulai dari mana karena alasan kontraktor. Yang penting kami bisa lewat jalan bagus, mulus, agar anak sekolah lancar dan penggiat ekonomi beraktivitas dengan baik,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum dan Pemerintahan DPRD Sintang, Rudy mengaku telah meredam kekecewaan warga Serawai pada 2025. Namun, ia memberi peringatan keras bila pada tahun berikutnya pengerjaan masih mengabaikan wilayah tersebut.
“Tahun lalu saya meredam aksi massa di Serawai. Tapi tahun ini saya sendiri yang akan memimpin aksi apabila pengerjaan tidak dimulai dari Kecamatan Serawai. Saya menetap di Serawai dan setiap hari melewati jalan serta jembatan yang rusak parah,” katanya.
Rudy juga meminta instansi teknis turun langsung ke lapangan sebelum menyusun kebijakan pembangunan. “Kalau mau bangun jalan dan jembatan, cek langsung kondisi lapangan, baru dikerjakan. Jangan hanya diskusi di atas meja,” tutup Rudy.
