PONTIANAK, RUAI.TV – Pengamat kebijakan publik Herman Hofi menyoroti kebijakan pemerintah yang menetapkan kerja dari rumah atau WFH setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara.
Ia juga menanggapi imbauan pemerintah yang meminta masyarakat tetap tenang terkait ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM.
Herman menilai kebijakan tersebut justru memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. Ia menyebut pernyataan pemerintah yang menegaskan kondisi BBM aman tidak selaras dengan langkah pembatasan aktivitas kerja aparatur negara.
“Pernyataan ‘BBM aman’ justru berbalik menjadi boomerang ketika pemerintah menetapkan WFH setiap Jumat tanpa parameter yang jelas. Masyarakat menangkap sinyal berbeda dari kebijakan itu,” kata Herman, Rabu (01/04).
Ia menjelaskan, masyarakat membaca kebijakan itu sebagai indikasi adanya persoalan dalam keseimbangan suplai dan permintaan energi. Herman menegaskan, kebijakan pembatasan aktivitas kerja aparatur negara menunjukkan pemerintah berada dalam posisi waspada tinggi terhadap ketahanan energi nasional.
“Kebijakan pembatasan tersebut secara implisit menunjukkan ketimpangan antara suplai dan permintaan. Jika muncul pertanyaan siapa yang panik, maka kebijakan itu memperlihatkan pemerintah berada dalam kondisi cemas terhadap energi,” ujarnya.
Herman mendorong pemerintah membuka informasi secara transparan kepada publik. Ia menilai pemerintah perlu menyampaikan kondisi riil terkait stok dan distribusi BBM agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh.
“Pemerintah sebaiknya menyampaikan kondisi sebenarnya. Jika ada kendala distribusi akibat situasi global, maka sampaikan secara terbuka. Langkah itu lebih kredibel daripada menyebut aman tetapi membatasi layanan publik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap otoritas negara. Herman menilai informasi yang tidak konsisten berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat.
Selain itu, Herman menyoroti dampak kebijakan terhadap pelayanan publik. Ia menegaskan pelayanan publik merupakan hak konstitusional warga negara yang harus tetap berjalan optimal.
“Pelayanan publik tidak boleh menjadi korban dari manajemen energi yang kurang matang. Pemerintah perlu mengevaluasi prioritas anggaran dan kebijakan agar kepentingan masyarakat tetap terjaga,” kata Herman.
Ia menambahkan, pembatasan layanan setiap Jumat berpotensi mengganggu prinsip kepentingan umum dan profesionalitas dalam tata kelola pemerintahan.
