PONTIANAK, RUAI.TV – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin langsung koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengikuti rapat virtual bersama Kementerian Kehutanan RI dan BNPB Nasional, Senin (28/7/2025).
Ia mengikuti rapat tersebut dari Ruang Data Analytic Room (DAR) di Pontianak. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memimpin langsung rapat daring ini bersama para gubernur, bupati, walikota, serta perwakilan enam provinsi terdampak, termasuk Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Letjen Suharyanto menegaskan bahwa Kalimantan Barat masuk dalam provinsi prioritas penanganan karhutla bersama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Namun, ia mengapresiasi Kalbar yang telah melaksanakan operasi penanggulangan secara intensif, dibanding dua provinsi lainnya yang belum menetapkan status darurat.
Kepala BMKG juga memaparkan prakiraan cuaca yang berpotensi memengaruhi upaya pemadaman karhutla.
Menteri Kehutanan pun menjadwalkan koordinasi langsung ke Kalbar dalam waktu dekat untuk memastikan efektivitas penanggulangan di lapangan.
Gubernur Ria Norsan dalam laporannya menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat strategi pengendalian karhutla dengan mengedepankan pencegahan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
“Kami bersama semua pihak aktif menangani 9 titik api yang terpantau saat ini. Sebelumnya, kami mendeteksi 112 titik api, namun berhasil mengendalikan agar tidak terjadi kebakaran besar,” jelas Ria Norsan.
Ia merinci titik api yang masih aktif, yaitu masing-masing satu titik di Kabupaten Sambas, Sintang, dan Kubu Raya. Pemerintah pun menanggapi secara serius setiap titik api yang terverifikasi.
Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan status siaga darurat bencana asap sejak 17 April hingga 31 Oktober 2025.
Selain itu, pemerintah melaksanakan patroli gabungan lintas instansi dan operasi modifikasi cuaca pada bulan Juli untuk memancing hujan.
Pemerintah juga menggandeng BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat dalam penanganan di lapangan. Sementara dari sisi penegakan hukum, pemerintah menyegel tiga perusahaan yang terbukti terlibat pembakaran lahan.
“Luas lahan terbakar di Kalbar saat ini mencapai 1.149,02 hektare. Namun berkat kerja sama semua pihak, kami berhasil mengendalikan penyebaran api,” ujar Gubernur Norsan.
Ia berharap turunnya hujan bisa membantu mempercepat pemadaman. “Alhamdulillah, dengan upaya bersama, kebakaran masih terkendali.
Kami berharap bantuan cuaca dan penanganan intensif terus menekan jumlah titik api,” tutupnya.
