PONTIANAK, RUAI.TV – Menyambut Bulan Suci Ramadan, Pengurus Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PW GNPK RI) Kalimantan Barat mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok dan menertibkan peredaran barang ilegal di Kota Pontianak.
Ketua PW GNPK RI Kalbar, Ellysius Aidy, mengungkapkan bahwa peredaran barang ilegal di kota ini diduga dibekingi oleh oknum penegak hukum.
Menurut Ellysius, selama ini aktivitas tersebut luput dari pemantauan lembaga terkait dan media massa.
“Berdasarkan informasi tim di lapangan, kami memiliki data terkait oknum yang diduga membekingi peredaran barang ilegal, sehingga aktivitas ini sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PW GNPK RI Kalbar akan mengungkap data tersebut ke publik pada waktu yang tepat.
Pihaknya juga mengimbau para pemasok barang ilegal untuk tidak memberikan suap atau uang pelicin kepada oknum penegak hukum yang melindungi praktik tersebut.
“Suap-menyuap dan gratifikasi juga termasuk dalam tindak pidana korupsi. Ini berdampak buruk pada upaya pencegahan korupsi di Kalbar,” tambahnya.
Selain itu, Ellysius juga berharap para pedagang tidak menaikkan harga kebutuhan pokok secara sewenang-wenang selama Ramadan.
“Kami mengajak seluruh pemasok dan pedagang untuk memiliki hati yang bersih di bulan suci ini, sehingga masyarakat yang merayakan Ramadan, maupun masyarakat umum, tidak terbebani secara ekonomi,” katanya.
PW GNPK RI Kalbar berkomitmen untuk terus mengawasi masuknya produk-produk ilegal ke Kalbar, terutama yang tidak memiliki izin resmi atau tidak membayar cukai.
“Kami akan terus memantau dan menindaklanjuti temuan di lapangan agar peredaran barang ilegal dapat ditekan,” tutup Ellysius.
