PONTIANAK, RUAI.TV – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel enam perusahaan di Kalimantan Barat yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Selain itu, sekitar 20 perusahaan lainnya sedang menjalani proses verifikasi lapangan oleh tim kementerian.
Hal itu ditegaskan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (1/8/2025).
Rapat ini dihadiri Gubernur Kalbar Ria Norsan, jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
“Enam perusahaan sudah kami segel. Sekitar 20 perusahaan lainnya sedang kami verifikasi di lapangan. Kami juga mendorong Polda untuk melakukan penindakan tegas karena angka 1.149 hektare (lahan terbakar di Kalbar) ini harus kita dalami,” tegas Hanif.
KLHK mencatat total luas kebakaran hutan dan lahan secara nasional hingga akhir Juli 2025 mencapai hampir 9.000 hektare, dengan Kalbar menyumbang sekitar 1.000 hektare.
Provinsi ini masih termasuk salah satu wilayah dengan tingkat kebakaran tertinggi di Indonesia.
Hanif menjelaskan bahwa sejak 2019, pemerintah mulai mengandalkan teknologi operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing.
Terbukti, pada 2023, luas lahan terbakar berhasil ditekan hingga 1,1 juta hektare dibandingkan 2019 yang mencapai 1,6 juta hektare.
“Operasi darat dan udara yang dilakukan BMKG dan BNPB sangat membantu. Tapi pengawasan dan tindakan hukum harus lebih tegas. Kita perlu evaluasi menyeluruh dan melihat bagaimana negara lain menangani hal ini,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyatakan pihaknya telah menetapkan status siaga darurat asap. Pemerintah provinsi juga telah membentuk komando satgas penanganan Karhutla.
“Kami siaga penuh. Kami lakukan sosialisasi, patroli darat dan udara, serta pemadaman terpadu. Dukungan dari pemerintah pusat sangat penting untuk menekan risiko bencana asap,” kata Norsan.
Ia juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
“Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk bekerja nyata, bersinergi, dan lebih peduli terhadap lingkungan,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini menandai keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pengendalian karhutla menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September 2025.
