PONTIANAK, RUAI.TV – Kasus dugaan suap dan kecurangan dalam proses kelulusan calon praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kalimantan Barat kini menjadi perhatian serius Polda Kalbar.
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Krismanto, melalui Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya, menegaskan bahwa pihaknya sedang mendalami informasi tersebut, terutama terkait dugaan keterlibatan seorang oknum perwira berpangkat AKBP yang bertugas di Polda Kalbar.
“Info tersebut sedang kami dalami, dan jika terbukti adanya pelanggaran, pasti akan kami proses sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kami berikan atensi khusus terhadap kasus ini,” tegas Kombes Pol Raden Petit Wijaya, Rabu (4/9/2024).
Kasus ini mencuat setelah Hendri Rivai, seorang advokat sekaligus orang tua calon praja, menyampaikan protes keras kepada wartawan pada Selasa malam (3/9/2024).
Hendri menuduh panitia seleksi telah berbuat curang, mengingat anaknya yang memiliki nilai tinggi justru tidak diluluskan, sementara anak seorang panitia berpangkat AKBP yang nilainya lebih rendah dinyatakan lulus.
Hendri juga menyoroti ketidakindependenan panitia yang memiliki keluarga yang ikut dalam seleksi.
“Bukti ketidakberesan ini semakin jelas dengan munculnya dugaan praktik suap yang melibatkan oknum yang mengaku sebagai orang dalam IPDN. Oknum tersebut diduga meminta uang sebesar kurang lebih Rp 50 juta kepada orang tua calon praja dengan janji meluluskan anak mereka,” ungkap Hendri kepada wartawan.
Ia mendesak agar pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) segera melakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Hendri berharap agar tidak ada lagi korban lain yang dirugikan dalam proses penerimaan calon praja IPDN di masa depan.
Polda Kalbar saat ini masih mengumpulkan informasi dan bukti terkait dugaan tersebut, sementara tekanan publik untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan adil terus meningkat.
Kasus ini telah menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat mengenai integritas proses seleksi di institusi pendidikan pemerintah.
