PONTIANAK, RUAI.TV – Di tengah gelombang penolakan terhadap program transmigrasi di Kalimantan Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar membahas agenda perencanaan kawasan transmigrasi di Kabupaten Sekadau.
Rencana tersebut dibahas dalam audiensi antara Kepala Disnakertrans Kalbar, Hermanus, dengan Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau pada Selasa, 8 Juli 2025. Momen pertemuan itu diabadikan dan dipublikasikan melalui akun Instagram resmi @kalbar.disnakertrans pada Rabu, 9 Juli 2025.
“Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan audiensi bersama anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau terkait perencanaan kawasan transmigrasi di Kabupaten Sekadau,” tulis akun tersebut.
Namun, rencana tersebut menuai sorotan karena bertepatan dengan meningkatnya gelombang penolakan terhadap program transmigrasi dari sejumlah elemen masyarakat di Kalimantan Barat. Penolakan itu memuncak dalam aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Kalbar pada Senin, 21 Juli 2025.
Dalam aksi tersebut, massa diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, yang secara tegas menyatakan bahwa Pemprov Kalbar menolak program transmigrasi yang mendatangkan penduduk dari luar pulau.
“Kita intinya menolak berpindah penduduk dari luar Kalimantan Barat. Masih banyak rakyat kita yang miskin, yang tidak punya lahan, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan tetap. Nah, itu yang harus menjadi prioritas,” tegas Krisantus dalam dialog bersama massa aksi.
Hadir menerima massa aksi itu Sekda Kalbar Harisson, Kasatpol PP Kalbar, dan Kepala Disnakertrans Kalbar Hermanus yang beberapa hari sebelumnya membahas rencana transmigrasi di Sekadau.
Postingan resmi Disnakertrans Kalbar itu pun kini menjadi sorotan publik, terutama di media sosial, mengingat kuatnya arus penolakan dari masyarakat dan sikap tegas Wakil Gubernur terhadap program tersebut.
