PONTIANAK, RUAI.TV – Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kalimantan Barat menyayangkan jalannya debat Perdana calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak yang dianggap kurang berbobot dan cenderung tidak tertib.
Acara tersebut, yang seharusnya menjadi ajang bagi kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka, justru berubah menjadi perdebatan yang riuh, seperti “pasar ikan,” menurut pengamatan GNPK RI Kalbar.
“Debat ini seharusnya untuk masyarakat yang ingin mendengar program-program dari calon pemimpin mereka di Pontianak. Sayangnya, yang kita lihat malah saling klaim dan menjatuhkan,” ujar Ketua perwakilan GNPK RI Kalbar, Ellysius Aidy.
Aidy menilai suasana debat terlalu gaduh, dan ada indikasi ketidaksiapan dari pihak penyelenggara dalam menjaga ketertiban.
GNPK RI Kalbar memberikan contoh debat calon gubernur yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, yang menurut mereka lebih tertib dan terkontrol.
“Jika ada peserta yang mencoba memprovokasi lawan, mereka akan segera di tegur, sehingga debat tetap berjalan dengan lancar dan sesuai aturan,” tambahnya.
GNPK RI Kalbar berharap agar KPU Kota Pontianak lebih tegas dan profesional dalam memandu acara debat mendatang. Mereka menyoroti pentingnya aturan yang jelas, terutama untuk peserta dan pendukung, guna menghindari kericuhan dan menjaga profesionalisme.
Mereka juga mengingatkan bahwa dana negara yang di gunakan untuk acara debat ini harus dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan publik.
“Masyarakat sekarang sudah cerdas dan bisa membedakan mana calon yang serius bekerja dan mana yang hanya mencari popularitas. Kita tidak ingin acara debat seperti ini justru memancing konflik antarpendukung yang bisa berujung pada perkelahian,” tegasnya.
GNPK RI Kalbar meminta agar KPU Kota Pontianak melakukan evaluasi dan mencontoh KPU Provinsi yang berhasil menyelenggarakan debat dengan suasana tertib dan kondusif, sehingga masyarakat bisa benar-benar menikmati pesta demokrasi dengan aman dan nyaman.
