YOGYAKARTA, RUAI.TV – Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Acara ini berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan di hadiri para kepala daerah dari berbagai provinsi, termasuk DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Rakor ini bertujuan memperkuat komitmen kepala daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, terutama setelah di lantik. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga integritas dan menghindari korupsi dalam pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa.
“KPK terus memantau penggunaan anggaran daerah, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi. Oleh karena itu, kami mendorong pengawasan yang lebih ketat agar dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Setyo.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara kepala daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi. Setyo bahkan menyinggung kasus terbaru di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang menjadi bukti bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Selain itu, KPK turut mengingatkan agar dana desa di kelola dengan transparan, meskipun nominalnya relatif kecil. Menurutnya, penyalahgunaan dana desa tetap berpotensi merugikan masyarakat jika tidak diawasi dengan baik.
Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, serta Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Kehadiran mereka semakin memperkuat sinergi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih bersih.
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut baik arahan yang di sampaikan dalam rakor ini. Ia menegaskan bahwa Pemkab Kayong Utara berkomitmen penuh dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami akan terus berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan dan anggaran di kelola dengan penuh integritas. Arahan dari KPK dalam rakor ini menjadi bekal penting bagi kami untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah,” ujar Romi.
Di akhir acara, Setyo Budiyanto kembali mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga transparansi dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan internal di setiap daerah adalah langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
Dengan adanya rakor ini, di harapkan semakin banyak daerah yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga manfaatnya dapat di rasakan langsung oleh masyarakat.
