PONTIANAK, RUAI.TV – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak menggeruduk Kantor DPRD Kalimantan Barat, Senin (1/9/2025).
Mereka datang dengan membawa enam poin tuntutan besar, mulai dari reformasi DPR hingga persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Forkopimda Kalbar hadir lengkap menyambut aksi tersebut.
Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, Kapolda Irjen Pol Pipit Rismanto, Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Jamalulael, serta Ketua DPRD Kalbar Aloysius bersama anggota dewan berdiri di halaman gedung untuk menerima aspirasi mahasiswa.
Massa menegaskan aksi berlangsung damai tanpa niat merusak. Sejak awal, orator berulang kali menekankan bahwa tujuan mereka hanya untuk menyampaikan suara rakyat. “Kami mencari Aloysius. Kami cuma pingin ketemu Pak Aloy,” teriak seorang orator.
Presiden Mahasiswa Fisip Untan, Ujyan Debora Ketrin Tini Malau, menegaskan mahasiswa turun ke jalan karena membawa amanat masyarakat. Ia menolak anggapan aksi mahasiswa identik dengan kerusuhan.
“Kami datang tidak untuk anarkis, tidak untuk merusak fasilitas. Kami hadir dengan aksi damai. Yang pasti kami ingin Ketua DPRD Kalbar mendengar langsung tuntutan ini,” tegasnya.
Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, menegaskan siap menyalurkan seluruh aspirasi mahasiswa ke DPR RI. Ia mengapresiasi cara mahasiswa menyuarakan pendapat dengan damai dan terbuka.
Adapun enam poin tuntutan yang mahasiswa usung mencakup isu nasional hingga persoalan daerah:
- Reformasi DPR.
- Mendesak DPR RI membuka rincian biaya terkait isu kenaikan tunjangan.
- Membentuk lembaga independen untuk mengevaluasi dan mengawasi DPR sesuai kondisi ekonomi negara.
- Mempertanyakan ketiadaan potongan pajak dari gaji dan tunjangan DPR.
- Mengembalikan marwah DPR sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia.
- Mendesak KPK memeriksa seluruh anggota DPR, baik pusat maupun daerah.
- Menyiarkan secara langsung setiap rapat dan pengambilan keputusan DPR.
- Merampingkan anggaran dan mengurangi jumlah anggota DPR, terutama yang tidak berkompeten.
- Kenaikan gaji tenaga pendidik (guru dan dosen).
- Pengesahan UU Perampasan Aset.
- Penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan.
- Penguatan pengawasan fungsi eksekutif.
- Perbaikan regulasi terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Aksi berlangsung tertib. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal proses tindak lanjut dari aspirasi tersebut. Mereka berjanji kembali turun jika DPR dan pemerintah tidak serius merespons suara rakyat.
