PONTIANAK, RUAI.TV – Dialog dan doa bersama yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin pagi (1/9/2025), menghadirkan Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, hingga berbagai elemen warga termasuk pimpinan media masa.
Pertemuan ini digelar untuk merespons situasi yang berkembang belakangan, menyusul gelombang aksi mahasiswa yang terjadi di sejumlah daerah.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam keterangannya menegaskan bahwa kegiatan tersebut difokuskan untuk menjaga kondusifitas daerah dan mencegah terulangnya hal-hal yang tidak diinginkan.
“Hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi daerah kita, terutama Kalimantan Barat. Kita lihat akhir-akhir ini bahwa di masyarakat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terjadi demonstrasi yang juga mengakibatkan adanya tindakan melawan hukum, pengungsakan, dan juga gangguan lainnya. Makanya kita berkumpul bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk bagaimana mengantisipasi supaya ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” jelas Norsan.
Ia menekankan bahwa langkah antisipasi harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Ria Norsan berharap pertemuan ini mampu memperkuat komunikasi antar-elemen, sehingga potensi gesekan bisa dicegah sedini mungkin.
Sementara itu, Rektor Universitas PGRI Pontianak, Muhamad Firdaus, menyampaikan pandangannya terkait aksi mahasiswa yang berlangsung di Kalimantan Barat. Menurutnya, gerakan mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar, asalkan tetap dalam koridor intelektual.
“Aksi demo yang di laksanakan teman-teman mahasiswa masih dalam batas kewajaran. Tapi saya memberikan masukan kepada sahabat-sahabat saya, jangan sampai melakukan unjuk rasa atau merusak fasilitas umum. Tetaplah mewakili wadah mahasiswa sebagai perwakilan kaum intelektual bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat,” ucap Firdaus.
Firdaus menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Ia menambahkan, pengalaman dirinya saat pernah menjadi presiden mahasiswa membuatnya memahami bahwa gerakan mahasiswa adalah representasi nasional.
“Tentunya mekanisme ini harus betul-betul dijaga, terutama berkenaan dengan stabilitas keamanan. Baik itu keamanan di kantor DPRD maupun secara umum di kota-kota di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Lebih jauh, Firdaus meminta DPRD Kalbar untuk lebih cepat merespons aspirasi mahasiswa. “Saya berharap ini bisa diakomodir, khususnya oleh anggota DPRD Kalbar. Aspirasi mahasiswa harus ditemui, diterima, dan cepat disampaikan ke pusat. Jangan sampai pembiaran terlalu lama sehingga menimbulkan hal-hal di luar kewajaran dalam penyampaian aspirasi,” tegasnya.
Pertemuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah dan akademisi memiliki pandangan yang sama yakni; aspirasi mahasiswa adalah bagian penting dari demokrasi. Namun, stabilitas dan keamanan tetap harus dijaga agar Kalimantan Barat tetap kondusif.
Pertemuan ini menyepakati 7 point yang ditandatangi Bersama yakni;
- Mengimbau seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.
- Mengajak masyarakat tidak terprovokasi isu-isu unjuk rasa yang dapat memicu tindakan anarkis, pengrusakan, atau pembakaran fasilitas umum.
- Menekankan bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus tetap tertib, tidak melanggar hukum, dan tidak menyinggung perasaan masyarakat.
- Menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan hoaks atau konten provokatif.
- Mewaspadai kelompok yang berupaya menciptakan kericuhan, pengrusakan, atau tindakan melawan hukum.
- Melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian atau aparat berwenang.
- Bersama-sama menjaga stabilitas keamanan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kalimantan Barat.
