PONTIANAK, RUAI TV – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Kalimantan Barat, Alexius Akim, menyesalkan cara pergantian pengurus yang dianggap tidak lazim oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.
Pergantian tersebut hanya disampaikan melalui telepon, sementara pengurus lama masih aktif bekerja di lapangan untuk mengurus para kandidat peserta Pilkada di Kalimantan Barat yang diusung oleh PSI.
Pergantian pengurus DPW PSI Kalbar periode 2022-2024 dari Alexius Akim kepada Robi Susansi dilakukan DPP PSI pada 26 Agustus 2024, saat tahapan Pilkada sedang berlangsung.
Ini disayangkan oleh pengurus lama DPW PSI Kalbar, karena segala hal yang berkaitan dengan tugas kepengurusan telah beralih kepada pengurus baru.
Mantan Ketua DPW PSI Kalbar, Alexius Akim, menyatakan bahwa pergantian pengurus dalam sebuah organisasi adalah hal yang biasa dan telah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Namun, menurutnya, yang tidak lazim adalah waktu pergantian tersebut, yaitu saat pengurus lama tengah mempersiapkan pertarungan Pilkada di lapangan, dan proses pergantian hanya dilakukan melalui telepon.
“Yang tidak lazim itu pada saat ini sedang berupaya, sedang mempersiapkan untuk pertarungan di lapangan mengurus seluruh kandidat kita, kita persiapkan sampai kepada deklarasi, eh menjelang deklarasi kita pula disampaikan disitu tidak aktif, itu yang menurut saya kurang pas,” ungkap Akim kepadawartawan, Jumat 30 Agustus 2024.
Akim berpendapat bahwa DPP seharusnya menunggu hingga tahapan Pilkada selesai sebelum melakukan pergantian dan evaluasi pengurus secara menyeluruh, sesuai arahan Ketua Umum sebelumnya.
Menanggapi keputusan DPP tersebut, Alexius Akim mengimbau kepada seluruh pengurus PSI di kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab guna mensukseskan Pilkada serentak.
Ia juga meminta kepada calon kepala daerah yang diusung oleh PSI untuk bertarung dengan baik, karena dirinya dan pengurus DPW PSI yang lama tetap mendoakan yang terbaik bagi para calon.
