PONTIANAK, RUAI.TV – Ainur Hamidi, Ketua Pengurus Wilayah Forum Santri Nasional Kalimantan Barat, menyampaikan harapannya agar pemimpin Kalbar di masa depan memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan pesantren.
Hamidi menekankan pentingnya perhatian ini karena pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan swasta yang pembangunannya tidak di dukung oleh pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa belum ada undang-undang atau peraturan daerah (perda) yang mengatur bantuan pemerintah bagi pesantren.
Hingga saat ini, bantuan hanya bisa diperoleh melalui pengajuan proposal yang proses realisasinya seringkali memakan waktu lama.
Padahal, menurutnya, pesantren adalah bagian dari lembaga yang berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan oleh karena itu layak mendapat perhatian dari pemerintah.
“Santri adalah individu yang terpelajar dan berbudi luhur. Kami ingin memiliki pemimpin yang berakhlak baik, mampu berkomunikasi dengan baik, dan dekat dengan masyarakat,” ujar Hamidi kepada redaksi ruai.tv, Selasa sore, 23 Juli 2024.
Ia juga menekankan bahwa santri memiliki jiwa nasionalis yang tinggi dan paham tentang batasan-batasan hukum, termasuk larangan mengangkat isu SARA.
Hamidi juga menyoroti pentingnya pemimpin yang tidak memaksakan pilihan terhadap santri, terutama dalam hal identitas kepemimpinan.
Menurutnya, dalam dunia pendidikan, penting untuk mengawal isu-isu yang relevan dengan kaum milenial yang membutuhkan fasilitas sekolah dan kepastian lapangan kerja.
“Santri ingin ada program yang menyentuh mereka setelah keluar dari pondok. Banyak santri Kalbar yang mondok di Jawa, dan pemerintah harus memberikan perhatian pada lapangan pekerjaan bagi mereka ketika kembali ke Kalbar,” tambahnya.
Ia juga berharap agar fasilitas pesantren di Kalbar setidaknya setara dengan yang ada di Pulau Jawa, sehingga santri tidak perlu jauh-jauh mondok ke Jawa.
Hamidi menekankan bahwa pemerintah perlu peduli terhadap pesantren, kyai, dan pengasuh pesantren dengan sering melakukan kunjungan ke pesantren untuk memahami kebutuhan dan kekurangan yang perlu diperbaiki.
Selama ini, menurutnya, pesantren sering merasa harus meminta bantuan, dan pengajuan proposal mereka belum menjadi prioritas pemerintah.
“Ini juga bagian dari upaya untuk mensejahterakan pesantren secara khusus dan masyarakat secara umum,” pungkas Hamidi.
Saat ini, menurut Hamidi, belum ada pemimpin yang dianggap layak memimpin Kalbar, namun ia sudah memiliki kriteria khusus untuk calon pemimpin yang dinilai mampu memimpin Kalbar ke depan yang lebih baik dari sebelumnya. (RED)
