PONTIANAK, RUAI.TV – Anggota DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Sudarmansyah, menilai kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening pasif sebagai kebijakan yang “merampot” atau menyusahkan masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan kebiasaan transaksi masyarakat pedesaan di Kalimantan Barat. “Itu kebijakan merampot, itu menyusahkan masyarakat,” tegas Agus, Selasa (6/8/2025).
Agus mencontohkan masyarakat di pedalaman dan wilayah terisolir di Kalbar yang tidak memiliki akses mudah ke ATM atau layanan perbankan. Mereka, kata dia, hanya menabung dan melakukan transaksi jika benar-benar dibutuhkan.
“Bayangkan masyarakat di pedesaan, masyarakat yang terisolir. Mereka itu menabung di Bank, kalau di kampung itu tidak ada ATM. Jadi tentu aktivitas transaksi melalui rekeningnya itu pasti jarang,” ujarnya.
Ia menyebut, dalam banyak kasus, masyarakat desa baru menggunakan rekening mereka saat sakit atau harus memenuhi kebutuhan mendesak. Akibatnya, rekening mereka terlihat tidak aktif dalam waktu lama dan justru diblokir oleh sistem.
“Kalau kebijakan itu diteruskan, kasihan. Kalimantan Barat ini, 70 persen masyarakatnya tinggal di pedesaan. Itu sangat berdampak. Tolong pejabat PPATK, kebijakannya dipertimbangkan kembali,” pintanya.
Senada dengan Agus, Ketua DPRD Kalimantan Barat Aloysius juga mengkritisi kebijakan pemblokiran rekening yang dianggap tidak aktif. Ia menekankan bahwa rekening masyarakat desa memang jarang digunakan karena keterbatasan akses.
“Kalau kita masyarakat di desa ini, di perkampungan, di daerah, kan dia buka rekening. Rekening ini kan dia tidak ada ATM,” kata Aloysius.
Ia menjelaskan bahwa banyak masyarakat di desa hanya menabung melalui titipan buku tabungan kepada orang lain. Aktivitas transaksi bisa berlangsung sangat jarang, bahkan hanya sekali dalam setahun.
“Karena dia tidak ada bank, tidak ada ATM di kecamatan-kecamatan. Dia jauh. Dia tidak bisa. Karena dia dapat duit, dia titip buku, orang masukkan. Mungkin satu tahun, dua tahun baru transaksi,” ungkapnya.
Aloysius menyoroti jumlah rekening yang diblokir cukup besar dan bisa menyasar masyarakat kecil yang tidak bersalah. “Kalau di perkotaan oke, tapi kalau orang kampung itu yang diharapkan dia. Kan petani sawit, dia siap nabung-nabung untuk nyekolahin anak-anaknya. Dia bukan orang bisnismen,” tegasnya.
Meski demikian, Aloysius tetap mendukung program-program pemerintah pusat namun meminta agar kebijakan seperti ini dicermati lebih bijak.
“Kita mendukung sepenuhnya hal yang berkenaan dengan program-program pemerintah pusat, tapi perlu dicermati dengan baik,” tutupnya.
