PONTIANAK – Penguatan moderasi beragama sebagai fondasi hidup berkebangsaaan dalam merespon tantangan global. Itulah tema pada Focus Group Discussion atau FGD di Aston Pontianak Hotel & Convention Center, Senin, 17 Desember 2018. Adapun kegiatan ini diselenggaran oleh Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono hadir dalam kegiatan diskusi bersama itu. Ada juga Panglima Komando Daerah Miiter XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi turut hadir di sana.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono menilai, isu globalisasi merupakan salah satu tantangan tugas Polri saat ini, modernisasi juga berkembang di tubuh Polri sesuai dengan konsep democratic policing. Paradigma pemolisian pada era demokrasi membangun landasan filosofis mengenai pemolisian yang memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Ecosoc sebagai salah satu kovenan HAM yang memuat penegasan hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya setiap manusia.
Salah satu dampak Globalisasi yang berkembang dengan cepatnya dan didukung oleh perkembangan teknologi dan komunikasi telah banyak menggerus nilai-nilai dan norma sosial masyarakat Indonesia. Banyaknya pemahaman dan aliran baru, serta pergeseran nilai-nilai ini juga dipengaruhi trend media dan doktrinisasi. Sebagaimana agenda setting theory, bagaimana influence/pengaruh membangun sebuah pola pikir seseorang dan menggiring untuk mengikuti ajaran, pembenaran opini dan doktrinisasi, terkadang isu dan pendapat lebih benar daripada fakta hukum yang terjadi.
“Pengaruh globalisasi juga terasa kental di wilayah Kalimantan Barat, trend media sosial, ekonomi perbatasan dan kawasan investasi di bidang perkebunan, pertambangan dan perikanan menjadikan Kalbar sebagai salah satu provinsi yang cepat berkembang. Dan sebagai salah satu Provinsi yang memiliki karakteristik suku, agama dan etnis yang beragam menjadikan Kalbar sebuah provinsi yang Kompleks dengan budaya dan keberagaman,” kata Kapolda Kalbar dalam pemaparanya.
Kalpolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono menyebut, kompleksitas karakteristik kerawanan daerah tersebut, menjadikan dinamika Kamtibmas Kalimantan Barat lebih mengarah kepada extra ordinary crimes (kejahatan-kejahatan yang bersifat luar biasa). Hal ini dibuktikan dengan tingginya kejahatan transnational crimes, borderless crimes, illegal treading dan narkoba. Pengaruh dinamisasi politik dalam pasca Pilkada 2018 serta Pilpres/Pileg 2019 yang sudah memasuki tahapan kampanye juga menjadikan nuansa kejahatan lainnya, yaitu penyalahgunaan medsos, ujaran kebencian dan hate speech yang pada umumnya dilakukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Pelaksanaan Program 100 hari kerja Kapolda Kalbar dengan branding Polda Kalbar Berkibar (Berkinerja Dengan Benar) mengedepankan pola pro – aktif Policing dengan dominasi law enforcement (zero illegal) serta pembangunan sumber daya manusia yang profesional (zero tollerance) menjadi komitmen kita semua bahwa kegiatan – kegiatan yang pro – aktif (KKYD) menjadi keberhasilan guna menjaga stabilitas yang kondusif bagi Kalimantan Barat,” ujar Kapolda.
Berkembangnya globalisasi tersebut, saat ini sudah bisa dirasakan sampai pelosok pedesaan, media sosial, internet dan media online menjadi trend yang cepat menyebar di masyarakat. Beberapa perubahan paradigma sosial terjadi di wilayah Kecamatan dan Pedesaan, bahkan isu premordial, intoleransi dan radikalisme membangun perspektif dan pola pikir masyarakat awan yang baru mengenal teknologi. Pertumbuhan ekonomi yang baik ini bergerak paralel dan stimultan dengan terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.
“Menyikapi kondisi strategis dan agenda kamtibmas yang akan dilaksanakan di Kalimantan Barat maka perlu diwujudkan satu persepsi dan komitmen bersama, mulai dari Polsek sampai ke tingkat Polda,” kata Kapolda.
Polri memilki peran sentral sebagai pelaksana teknis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, wujud dan peran tersebut dapat dilihat dan dirasakan langsung mulai dari pelosok pedalaman sampai pelayanan di wilayah Perkotaan. Untuk mewujudakan keamanan dalam negeri serta melaksanakan pelayanan kepolisian maka Polda Kalbar melaksanakan kebijakan strategis.
“Program 100 hari Kapolda Kalbar secara umum digambarkan sebagai bentuk percepatan akselerasi kepolisian dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dan Outcome yang diharapkan adalah, terjaminnya situasi kamtibmas yang kondusif sebagai faktor pelaksanaan agenda nasional serta terdukungnya pembangunan di Kalimantan Barat,” ujar Irjen Pol Didi Haryono.
Tinginya apresiasi masyarakat terhadap Polri dengan dirasakan hadirnya uniform police yang membawa rasa aman dan nyaman ditengah – tengah kehidupan masyarakat, walaupun situasi kepercayaan ini sifatnya fluktuatif maka diperlukan sebuah “intervensi” secara stimulan terhadap profesionalitas pelayanan ditingkat Polda sampai ke Polsek – Polsek terdepan. Walaupun terkadang kondisi faktual berupa keterbatasan personil, anggaran jangan sampai menurunkan integritas kinerja.
Dalam menjawab penguatan moderasi keagamanan sebagai fondasi hidup untuk menghadapi tantangan Global, maka dalam prespektif Kepolisian sebagaimana Peran Polri; harkamtibmas, linyomyan, dan penegakan hukum. Maka, Polda Kalbar telah mengambil langkah – langkah kongkrit dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, sebagaimana program Polda Kalbar Berkibar dan juga membangun sinergitas/kerukunan antar umat beragama.
Sebagaimana pemahaman moderasi, adalah suatu kegiatan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, maka berlangsungnya kehidupan agama tentu mendapat jaminan keamanan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
“Melakukan pola Pre-emtif dalam hal ini pemetaan semua kerawanan atau ancaman yang mungkin timbul, khususnya dampak dari Globalisasi, yaitu pemahaman, doktrinisasi, maupun aliran – aliran keagamaan yang baru, serta lakukan kegiatan preventif kepolisian. Dengan mengedepankan uniform police sebagai mitra dalam menjaga harmonisasi kehidupan beragama, seperti pengamanan tempat ibadah dan pengamanan hari – hari besar agama,” kata Kapolda Kalbar.
Pentingnya pemetaan ancaman dan kerawanan kamtibmas, sehingga seburuk-buruknya kondisi yang harus dipertahankan di masyarakat adalah kondisi pada bagian segitiga yang di tengah, yaitu ambang gangguan.
“Menguatkan kearifan lokal, sebagaimana yang sudah menjadi adat istiadat masyarakat Kalbar yaitu saling membantu, meramaikan dan turut serta dalam acara hari – hari besar keagamaan, seperti Lebaran, Natal Bersama, dan Cap Go Meh,” ujarnya.
Doktrinasi kebangsaaan dan implementasi nilai – nilai idiologi Pancasila adalah salah satu wujud moderasi yang diterapkan dalam kegiatan – kegiatan kepolisian oleh jajaran Polda kalimantan Barat. Mulai dari sekolah, lembaga masyarakat dan semua agenda daerah, pesan – pesan Kamtibmas selalu selalu disampaikan dengan mendasari nilai – nilai kebangsaaan dan idiologi Panacasila. (Red).
