PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) tahun 2019, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (2/12/2019) siang.
Rapat yang dipimpin Gubernur Kalbar, Sutarmidji itu turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) RI, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar serta jajaran forkopimda Kalbar lainnya. Hadir pula Sekda Provinsi Kalbar, para Bupati/Wali Kota se-Kalbar, sejumlah pengusaha perkebunan serta para tamu undangan lainnya.
Diawal sambutannya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji sempat dibuat kesal lantaran sejumlah Bupati dan para perwakilan perusahaan perkebunan di Kalbar tidak hadir dalam rapat yang dinilainya itu penting. Seperti misalnya, Bupati Ketapang, Martin Rantan yang hanya diwakili oleh pejabat daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
“Harusnya Ketapang, Pak Bupatinya hadir langsung. Karena ketapang ini juara 1 titik api di Kalbar sampai hari ini. Daerah lain nihil titik api, di Ketapang bisa ada 48 titik api. Saya sengaja tayangkan grafik titik api di seluruh Kalbar lewat data analytic room supaya masyarakat bisa tahu daerah mana yang paling banyak titik api. Sementara Kubu Raya, Sintang, Melawi ini juara 2,” ujarnya dengan nada kesal.
Di hadapan Kepala BNPB RI, Sutarmidji turut menyampaikan bahwa dalam rapat itu pihaknya turut mengundang para pengusaha perkebunan.
“Di sini juga hadir para pengusaha perkebunan. Ada yang sudah diberikan sanksi teguran, administrasi dan sebagainya. Saya minta dicatat, kalau ada yang diundang tapi tak datang, berarti dia tak serius bersama-sama menangani karhutla,” katanya.
Menurut Midji, kehadiran para kepala daerah serta pengusaha perkebunan sebagai pihak terkait dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Kalbar sangat penting.
“Ini rangkaian keseriusan kita bersama BNPB untuk menangani dan antisipasi karhutla ke depan, dengan melakukan evaluasi sejak dini. Ini juga yang kesekian kalinya Pak Doni (Kepala BNPB RI) hadir di Kalbar, ini patut diapresiasi dan kita patut berbangga hati, artinya perhatian beliau terhadap Kalbar sangat luar biasa. Ini juga harus dibarengi dengan kerja kita menanggulangi karhutla, jangan sampai tidak seimbang dengan seringnya beliau ke sini. Harus betul-betul serius kita tangani karhutla ini,” tandasnya.
Dalam kegiatan ini Gubernur Kalbar juga mempertanyakan keberanian Kepala Daerah yang di wilayahnya terlibat Karhutla untuk mencabut izin perusahaan. Ia pun meminta seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah serta para perusahaan perkebunan yang ada, untuk mencengah terjadinya Karhutla setiap tahunnya itu.
“Dalam rapat ini kita tidak mencari siapa yang salah, namun dalam rapat evaluasi kita meminta ber sama-sama mencegah jangan sampai terjadi lagi Karhutla,” tuturnya.
Selain itu, dirinya pun sangat menyayangkan jika terjadi Karhutla posisi Gubernur selalu disalahkan, padahal yang memberi izin kebun adalah bupati dan wali kota, sedangkan pemberian izin penggunaan hutan itu Kementerian KLHK dan pemberian izin konsensi tambang itu Kementerian ESDM. (Red).
