PONTIANAK – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mengatakan perlu niat dan nyali yang besar untuk mewujudkan ekonomi berdikari sebagai kekuatan utama dalam membangun bangsa.
Pria yang karib disapa Oso itu mengatakan, Indonesia perlu gembira karena pemerintah telah berhasil mengambil alih 51 persen saham PT. Freeport. Oso, mengaku juga bersyukur karena DPD RI juga berhasil memfasilitasi pertemuan antara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua dengan PT. Freeport terkait pembayaran pajak air permukaan.
“Ke depan, segala upaya kita dalam rangka membangun kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hingga kedaulatan politik sebagai bangsa harus menjadi perhatian kita semua,” kata Oesman Sapta Odang dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019) yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta.
Oso menambahkan, Kenaikan harga minyak 8 tahun terakhir, telah menyadarkan tentang perlunya mengembangkan energi alternatif, dalam hal ini pembangunan Pembangkit Tenaga Nuklir.
Energi Baru dan Terbarukan bukan saja memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan industri saja. Lebih dari itu, kata dia, hal tersebut juga membuka peluang investasi jangka panjang di Indonesia.
Selain itu, ujar Oso, pembangunan Pembangkit Tenaga Nuklir ini juga merupakan langkah strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan ekspor sumber daya alam dalam bentuk semi-finishing product atau finishing product.
“Sebagai contoh, rencana pengembangan bauksit menjadi alumunium di Kalimantan Barat memerlukan energi skala besar, stabil, murah, dan bebas polusi. Hal tersebut hanya akan dapat dipenuhi jika kita membangun energi baru dan terbarukan melalui Pembangkit Tenaga Nuklir dan mengakhiri secara bertahap penggunaan energi fosil,” ujarnya.
Untuk itu, tutur Oso, DPD mendukung pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota lain di Indonesia.
Hal ini, menurutnya, sesuai dengan hasil kajian dan riset Tim Penyiapan Pembangunan PLTN dan komersialisasinya. Bahwa Kabupaten Bengkayang layak untuk dijadikan percontohan, bahkan hasil riset menyatakan 87 persen masyarakat Provinsi Kalimantan Barat setuju pembangunan PLTN tersebut guna mendukung industrialisasi dan mensejahterakan masyarakat.
Sedangkan di sektor pangan, DPD mengajak agar semua pihak dapat mengawal RUU Kedaulatan Pangan. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat harus selalu terpenuhi dan di waktu yang sama kita juga harus pastikan kesejahteraan para petaninya. (Red).
