PONTIANAK – Pelantikan Sekda Sanggau, AL Leysandri sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat direncanakan dilaksanakan, Kamis (20/6) di Kantor Gubernur Kalbar.
Sebelumnya, Leysandri merupakan Sekda Sanggau. Penetapannya sebagai Sekda Kalbar dilakukan melalui proses open bidding atau lelang jabatan secara terbuka.
Leysandri merupakan peserta yang mendapat nilai tertinggi hasil seleksi lelang jabatan Sekda Kalbar, beberapa waktu lalu. Karena itu, ia ditetapkan sebagai Sekda definitif. Melalui Surat Keputusan Presiden.
Terkait pelantikan tersebut, Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta Leysandri segera menyiapkan diri. “Beliau, saya harap segera menyelesaikan urusannya di Sanggau,” ujar Sutarmidji, Senin (17/6) kemarin.
Selain akan melantik Sekda definitif, dalam waktu dekat, Sutarmidji juga mengatakan, akan menuntaskan rotasi dan mutasi terhadap 15 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar. “Sebelum Agustus, seluruh pergeseran, mutasi, rotasi itu sudah selesai,” tuturnya.
Pria yang karib disapa Bang Midji itu mengatakan, pelantikan Sekda sekaligus perampungan perombankan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar, memang sudah mendesak dilakukan. “Kenapa perlu segera? karena, sebentar lagi kita akan menyusun APBD 2020,” ucapnya.
Midji memastikan, rotasi dan mutasi pejabat eselon II dilakukannya, semata-mata untuk menempatkan tenaga-tenaga profesional, sesuai kualifikasi jabatan masing-masing.
“Pejabat eselon II (yang baru menjabat, red), dua tahun kemudian akan dilakukan evaluasi terkait kinerjanya,” katanya.
Kendati demikian, Midji menegaskan, bila ditemukan atau ada laporan kepala SKPD yang bermasalah berkaitan dengan keuangan, maka ia tak segan untuk memberi sanksi tegas.
“Saya ingatkan! Siapapun kepala SKPD yang di SKPD-nye ada temuan, berkaitan dengan keuangan kerugian negara, maka saya copot,” tegasnya.
“Selain itu, kepala SKPD yang juga tak taat aturan, dan tidak mau melakukan transparansi, saya copot juga. Jadi saya maunya semua berjalan sesuai aturan,” timpalnya.
Sutarmidji juga mengingatkan, dibawah komandonya, tidak adala lagi praktik ‘nakal’ di OPD yang melakukan pemotongan anggaran, yang akhirnya membebani personel dibawah.
“Jangan sampai ada laporan ke saya. Apalagi menjual-jual nama atasan. Jangan lagi ada. Kalau ada tim sukses saya yang juga bawa nama saya (untuk kepentingan tertentu, red) konfirmasi ke saya. Jangan percaya semua,” pungkasnya. (Red).
