PONTIANAK – Kepala desa Semitau Hulu, kecamatan Semitau, kabupaten Kapuas Hulu dan perangkat desa lainnya mendatangi kantor Pertamina Kalbar untuk menyampaikan petisi atas permasalahan penyaluran tabung gas LPG tiga kilogram di desa mereka, Senin (20/1) lalu.
Pasalnya, PT. Energy Khatulistiwa yang selama ini mendistribusikan tabung gas melalui pangkalan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mereka tersebut memangkas pemasukan tabung gas subsidi itu dari yang sebelumnya 2.400 tabung menjadi 200 tabung perbulan.
“Hanya tersisa 200 tabung, tidak ada alasan yang jelas (pemangkasan). Padahal kami tidak membuat kesalahan apa-apa,” kata kepala desa Semitau Hulu, Sajuliarto.
Aturan ini, kata dia mulai akan diberlakukan sejak 10 Januari 2020 kemarin. Namun pihak desa belum bersedia menandatangani perjanjian Mou tersebut hingga sekarang walaupun pihak perusahaan meminta akhir Januari 2020 keputusan sudah final.
Dia bercerita, sebetulnya di desanya ini terdapat tiga pangkalan gas. Dua lainnya merupakan milik swasta. Kerja sama antara BUMDes dengan pihak agen dimulai sejak 2017 lalu. Atau satu tahun setelah BUMDes itu dibentuk.
Tujuan penyaluran melalui pangkalan BUMDes ini dikarenakan masyarakat banyak yang mengeluh mengenai tingginya harga yang mencapai Rp35 ribu hingga Rp40 ribu pertabung jika mengambil di pangkalan swasta. Bahkan fenomena ini masih berlaku hingga sekarang terutama pada saat tabung gas di BUMDes kehabisan.
“Maka atas dasar itu kami dengan masyarakat dan tokoh masyarakat kami memiih badan usaha di BUMDes terkait pemenuhan gas LPG bersubsidi. Semua aturan kami ikuti, seperti menjual dari pangkalan dan menjual sesuai HET, tidak menjual ke luar desa. Artinya kami tidak berani menjual di luar aturan karena ini BUMDes tangan terakhir dari pemerintah,” ungkapnya.
Pada perjalanannya, penyaluran tabung gas tiga kilo ini masih baik-baik saja hingga akhir Desember 2019 lalu. Jatah pun tidak berkurang, masih tetap 2.400tabung dengan skema penyaluran sebanyak empat kali dalam sebulan.
Namun, permasalahan muncul ketika adanya kegitan sosialisasi yang diadakan oleh pihak perusahaan beberapa lalu. Dalam kegiatan tersebut,pihak desa diwakili oleh ketua BPD desa, Malindo Nasution yang juga menjabat sebagai pengawas BUMDes.
“Kami mendapat rasa kecewa, dari 2400 tabung untuk 1200 konsumen, tersisa 200 tabung saja yang akan didistribusikan ke desa,” ungkap Malindo.
Kata dia, keputusan itu diambil karena pihak perusahaan akan membagi jatah tabung gas yang selama ini disalurkan ke dua desa yang bersebelahan dengan desa mereka. Namun, kenyataannya pangkalan yang dibuat di salah satu desa tersebut sebetulnya berizin untuk pangkalan tabung gas 5,5 kilogram yang non subsidi.
“Artinya ada indikasi dimainkan. Keanehan kedua, mereka akan membuat dua pangkalan dalam satu desa. Yang satu BUMDes dan satunya pribadi tapi gudangya bersebelahan,” ungkapnya.
Agar jatah tidak berubah, kata dia pihak perusahaan meminta pihak desa mendata KTP dan KK seluruh konsumen dua desa tersebut. Sehingga ketika didistribusikan nanti mengatasnamakan masyarakat desa tersebut.
“Sementara notabennya mereka izin 5,5 kilogram,” ungkapnya.
Dia bercerita di desanya memang memiliki jumlah penduduk sebanyak sekitar 900 KK. Sementara 1.200 konsumen itu termasuk dalam hitungan bagi konsumen pedagang UMKM dan pelajar yang tinggal di sana.
Dengan adanya kebijakan ini, dia mengatakan setidaknya akan ada 1.000 lebih masyarakat yang tidak akan terlayani oleh BUMDes. Sementara di pangkalan swasta sendiri, dinilai akan memanfaatkan situasi ini. Apalagi selama ini modus pangkalan swasta tersebut akan lebih dulu menjual stok tabung gas ke tengkulak-tengkulak lain.
“Setelah tabung gas di BUMDes habis, maka baru akan dijual ke masyarakat dengan harga yang sangat tinggi, jadi Rp35 ribu sampai Rp40 ribu per tabung,” katanya.
Atas permasalahan ini, pada tanggal 11 Januari kemarin pihak desa telah berkoordinasi dengan Bupati Kapuas Hulu yang pada saat itu kebetulan datang ke desa mereka dalam suatu kegiatan. Bupati saat itu menyarankan agar pihak desa menyampaikan persoalan ini kepada pihak Pertamina dan didisposisikan ke Gubernur Kalbar, Bupati Kapuas Hulu, DPRD Kapuas Hulu, DPMD serta Disperindagkop.
“Dan hari ini kami berangkat membawa petisi ini ke Peramina dan meminta solusi. Karena saluran tabung gas terakhir yang kami dapatkan sekitar 14 hari yang lalu saat ini tersisa 194 tabung. Artinya dalam dua atau tiga hari ke depan akan kosong dan harga gas mulai naik ni karena di pangkalan pribadi mulai mainkan harga. Akibatnya masyarakat tidak mampu beli dan desa akan menjadi sasaran bagi masyarakat. Jadi kami tadi datang meninta solusi dari pertamina,” ucapnya.
Sayangnya, pertemuan antara desa dan pihak Pertamina itu dirasa tidak menemukan jalan keluar yang diharapkan. Justru pihaknya merasa solusi yang ditawarlkan tidak masuk akal dan terbilang aneh.
“Kami yang dibawah OPD Kapuas Hulu harus menjadwalkan mediasi antara desa, Disperindagkop, Bupati, DPRD dan PT termasuk Pertamina. Kami agak keberatan karena kami tidak ada ranah hal itu. Seharusnya Pertamina secara vertikal berkoordinasi dengan Disperindakop Provinsi dan nanti dari Disperindagkop mengarahkan ke kabupaten. Toh mereka (Pertamina) sudah jelas apa yang kami sampaikan ini,” tungkaanya.
Setelah mendatangi Pertamina, warga Semitau itu kembali melaporkan hal yang sama ke Hiswanamigas Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (22/1) siang. Mereka meminta agar persoalan ini tidak terjadi berlarut-larut. (Red).
