PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji kembali melantik dan pengambilan sumpah/ janji pelantikan pejabat administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (3/2/2020) pagi.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungapkan pelantikan ini merupakan adanya perubahan klomenklatur dari pemerintah pusat sehingga perlu adanya penyesuaian.
“Saya pastikan sebagai Gubernur dan PPK pelantikan kali ini satu pun tidak ada titipan dari saya. Kalo saudara tidak percaya saya berani sumpah, saya berani. Tapi kalo menukar posisi ada cuma satu, saya percayakan bapejakat,” ungkap Gubernur Kalbar, Sutarmidji.
Lanjutnya, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar untuk lebih selektif lagi dalam pemindahan pegawai baik dari luar maupun masuk Provinsi Kalbar.
“Kedepannya ada pegawai yang mau pindah ke sini (Kalbar_red) tapi daerah asalnya membutuhkan BKD harus lebih selektif,” ujarnya.
Selain itu juga dirinya meminta untuk seluruh Database kepegawaian agar dihimpun dan di data agar mudah diakses oleh masyarakat.
“Saya minta BKD untuk database kepegawaian dihimpun dan mudah diakses, agar kita transparansi ke publik,” pintanya.
Tak hanya itu saja, Gubernur Kalbar, Sutarmidji berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar lebih meningkat dari tahun sebelumnya.
“Saat pertama masuk Pemprov Kalbar PAD hanya Rp 1,9 Triliun dan sekarang sudah bisa mencapai Rp 2,4 Triliun begitu juga dengan volume APBD Kalbar sudah diatas Rp 6 Triliun. Obyek Pajak tidak ada yang baru cuma perlu di maksimalkan dan intensifikasi penagihan itu,” tegasnya.
Dikatakannya, selama ini banyak sekali jenis pajak memiliki peluang untuk ditingkatkan masih besar di Kalbar yang belum dilirik dan kedepannya akan menjadi perhatian pendapatan kita.
“Pajak BBMKB yang bayar betul hanya pertamina saja. Yang lainnya kita tidak miliki data yang baik ini akan kita perhatikan untuk menambah pendapatan kita,” tuturnya.
Dirinya juga akan mengajak aparat hukum untuk melakukan penindakan terhadap pendapatan bagi wajib pajak jika ditemukan tidak membayar pajak tesebut.
“Banyak alat berat yang tidak bayar pajak dan digunakan di perkebunan. Banyak yang bandel ada di perkebunan, kalo pajak BBMKB dan Pajak PKB kalua dimaksimalkan pemprov kalbar bisa meningkatkan Rp 300 Miliar sampai Rp 500 Miliar,” pungkasnya. (Red).
