KETAPANG – Setelah sebuah jembatan yang runtuh beberapa minggu lalu, kali ini akses jalan menuju kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang kembali terganggu akibat tumbangnya sebuah tiang listrik PLN beserta beberapa pohon disekitarnya, Selasa (20/11/2018.
Tiang listrik dari PLN yang tumbang ini tepat melintang di jalan utama menuju Memyumbung Hulu Sungai. Lokasi tumbangnya tiang ini berada di Kakar dusun Mariangin desa Benua Krio, kecamatan Hulu Sungai. Tiang PLN yang baru didirikan ini tumbang diduga akibat kurang kokohnya pondasi dari tiang tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Alpon, salah satu warga Hulu Sungai yang kebetulan melintas saat kejadian. Menurut keterangan Alpon, tiang tersebut tidak terlalu dalam galian pondasinya, itu terlihat saat tiang itu tumbang, sehingga tidak seimbang dengan bobot tiang itu yang diperkirakan mendekati 1 ton beratnya.
Kejadian robohnya tiang PLN yang belum mengalirkan arus listrik ini merupakan yang ke tiga kalinya terjadi, namun hingga saat ini belum ada upaya penanganan dari pihak yang bertanggung jawab atau yang berwenang. Bahkan sejak kejadian sebelumnya tidak ada pihak yang menjelaskan hal ini kepada masyarakat, baik dari pemerintah setempat maupun pihak kontraktor yang mengerjakan pendirian tiang tersebat.
Kejadian ini turut menambah penderitaan masyarakat Hulu Sungai dalam hal akses transportasi, dimana sebelumnya beberapa jembatan mengalami kerusakan parah dan runtuh. Namun Untuk jembatan sendiri masyarakat sudah berinisiatif secara mandiri melakukan gotong royong membuat jembatan darurat agar bisa dilalui oleh kendaraan.
Jalan ini merupakan akses utama bagi aktivitas masyarakat sehari-hari, baik aktivitas ekonomi maupun aktivitas lainnya. Sehingga jika akses jalan ini tertutup maka akan sangat mengganggu roda perekonomian masyarakat Hulu Sungai.
Saat dimintai tanggapan terkait atas beberapa kejadian di Hulu Sungai, Agapitus tokoh pemuda Hulu Sungai mengatakan bahwa ini sebuah pembuktian dan jawaban atas ketidakseriusan dan ketidakmampuan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan pelayanan dasar bagi rakyat yang itu merupakan kewajiban pemerintah.
“Hulu Sungai ini sudah belasan tahun jadi kecamatan dan sudah 7 kali berganti camat, masalah pelayanan dasar bagi rakyat masih saja jadi momok dan mimpi buruk bagi masyarakat,” jelas Agapitus dengan nada kesal.
Agapitus menambahkan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, listrik dan air bersih itu layanan dasar bagi rakyat yang harus disediakan oleh pemerintah karena itu sebuah kewajiban negara.
“Kalo kemudian terjadi sekali dua kali masalah atau gagal bisa kita maklumi, ini masalahnya sudah bertahun-tahun masalahnya kok masih sama, apakah tak pernah ada yang namanya evaluasi? Banyak sekali pekerjaan pembangunan di Hulu Sungai yang gagal dan memiliki kualitas sangat rendah, ini tentu saja menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan, saya mempertanyakan kemana para anggota dewan terhormat yang mewakili wilayah ini, katanya wakil rakyat tapi kok rakyatnya seolah tak punya wakil, saya minta yang diberikan mandat bekerja untuk rakyat bekerjalah dengan benar dan sungguh-sungguh karena mandat itu sebuah amanah yang dituntaskan dan dipertanggungjawabkan,” tungkas Agapitus.
Berdasarkan pantauan saat ini sebuah jembatan yang dibangun menggunakan angaran negara menuju hulu sungai yang belum sampai satu tahun di bangun sudah hancur, dan kembali menggunakan lantai papan. Di lokasi tersebut juga terdapat metting menggunakan papan dimana setiap kendaraan yang melintas harus membayar sejumlah uang, untuk kendaraan roda dua Rp2000/Kendaraan, Mobil Pick UP Rp50.000/Kendaraan dan Mobil Truk Rp150.000/Kendaraan sekali melintas. (Red).
