PONTIANAK – Gubernur Kalbar Sutarmidji meminta Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kalbar yang diketuai oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar untuk dapat bekerja secara profesional.
“Saya harap, hentikanlah, kalau ada hal-hal menyimpang seperti anggaran maupun penyimpangan perizinan. Kong kali kong dalam bentuk apapun harus dihentikan,” ingat Sutarmidji, Selasa (23/7), saat Sosialisasi KAD Anti Korupsi Provinsi Kalbar di salah satu hotel di Kota Pontianak.
Sutarmidji juga meminta KAD Kalbar untuk mengefisienkan serta mengefektifkan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
Pangkas perizinan dan pangkas pelayanan apapun biar pelayanan lebih cepat, dan PTSP harus melakukan evaluasi, dan reformasi serta inovasi agar PTSP menjadi lembaga yang mengeluarkan perizinan tercepat di Kalbar.
Kalau PTSP bisa jadi pelayanan perizinan tercepat di Kalbar, mantan Wali Kota Pontianak akan memberikan insentif kepada mereka.
“Ini target saya, saya akan pastikan itu, Saya akan evaluasi jajaranya. Saya serius,” ujarnya.
Kemudian mantan Wali Kota Pontianak juga meminta DPMPTSP Kalbar untuk tidak melayani orang yang mengatasnamakan dirinya selaku Gubernur atau mencatut nama Gubernur untuk mempercepat pelayanan perizinan agar dapat diabaikan.
“Saya tak akan membebani Dinas/Badan dengan kepentingan politik maupun kepentingan yang lain,” pintanya. (Red).
