PONTIANAK, RUAI.TV – Satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan memantik beragam evaluasi.
Di sektor pendidikan, sejumlah catatan mengemuka. Pengamat Pendidikan Universitas PGRI Pontianak, Pitalis Mawardi, menilai perjalanan setahun pemerintahan pasangan yang dilantik pada 20 Februari 2025 itu belum sepenuhnya menjawab tantangan mendasar dunia belajar di Bumi Tanjungpura.
Sebagai akademisi sekaligus dosen yang aktif memantau perkembangan kebijakan daerah, Pitalis memotret realisasi visi misi bidang pendidikan secara kritis, namun tetap konstruktif.
Ia menegaskan evaluasi bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bahan refleksi agar arah pembangunan sumber daya manusia Kalbar tetap berada pada rel yang tepat.
“Selama satu tahun terakhir, kita sudah melihat perjalanan kepemimpinan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Namun, dari perspektif akademisi, masih ada persoalan yang belum tersentuh sesuai visi mereka,” ujar Pitalis saat dimintai tanggapan.
Ia menyoroti program sekolah gratis, khususnya pada lembaga swasta. Gagasan tersebut sempat mengemuka sebagai komitmen memperluas akses belajar bagi seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi, menurut Pitalis, publik belum memperoleh gambaran jelas tentang progres nyata kebijakan itu.
“Sampai saat ini kita belum bisa melihat apakah peningkatan atau progres yang ditunjukkan benar-benar bisa direalisasikan atau tidak,” tegasnya.
Ia memandang transparansi capaian program menjadi kunci membangun kepercayaan publik. Pemerintah daerah perlu menyajikan data terbuka mengenai jumlah sekolah penerima manfaat, skema pembiayaan, serta dampaknya terhadap angka partisipasi siswa.
Tanpa indikator terukur, masyarakat sulit menilai efektivitas kebijakan tersebut. Selain sekolah gratis, Pitalis menyinggung Indeks Pembangunan Manusia. Ia mengakui Kalbar mencatat kenaikan IPM pada 2025 dan bahkan tergolong signifikan dibanding periode sebelumnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kenaikan angka agregat belum tentu mencerminkan pemerataan kualitas pendidikan. “Walaupun ada kenaikan, itu tidak serta-merta membawa angin segar bagi seluruh wilayah. Masih ada daerah yang belum menunjukkan peningkatan, seperti Kayong Utara,” katanya.
Bagi Pitalis, lonjakan IPM harus dibaca secara detail. Pemerintah perlu menelisik komponen pembentuk indeks, terutama rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Jika kesenjangan antarwilayah tetap lebar, maka visi pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai.
Isu fasilitas pendidikan juga masuk dalam sorotan utama. Pitalis menyebut persoalan sarana dan prasarana sebagai masalah klasik yang terus berulang. Ia menemukan masih banyak sekolah dengan ruang belajar terbatas, akses listrik belum stabil, jaringan internet minim, serta sumber belajar kurang memadai.
“Kita melihat fasilitas pendidikan menjadi salah satu gap yang belum tertuntaskan dalam satu tahun pemerintahan ini,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta konektivitas digital sangat menentukan mutu pembelajaran. Tanpa dukungan infrastruktur layak, guru dan siswa akan kesulitan mengejar target peningkatan kompetensi.
Pitalis juga menyoroti persoalan kesejahteraan pendidik. Dalam kunjungan ke beberapa kabupaten kota sepanjang 2025, ia menemukan kendala penyaluran Tunjangan Profesi Guru di salah satu daerah, yakni Ketapang.
“Di Ketapang sempat terjadi kendala tunjangan profesi yang belum tersalurkan hingga Desember 2025. Itu menjadi krusial, karena TPG merupakan hak mutlak guru,” ungkapnya.
Ia menilai keterlambatan tersebut berdampak langsung pada motivasi dan kinerja tenaga pendidik. Pemerintah daerah, kata dia, tidak bisa mendorong akselerasi layanan pendidikan jika hak dasar guru belum terpenuhi.
“Bagaimana kita mengakselerasi pelayanan pendidikan sementara hak pendidik belum terselesaikan?” tegasnya.
Masalah kekurangan guru turut menjadi perhatian. Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja hadir sebagai solusi untuk menutup kebutuhan tenaga pengajar. Namun, Pitalis melihat implementasinya belum berjalan optimal.
“P3K memang menjadi kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan kekurangan guru. Tetapi di sisi lain, kebijakan itu menjadi momok karena tidak semua pemerintah daerah mampu menganggarkan pembiayaannya,” jelasnya.
Ia mendorong koordinasi lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar rekrutmen serta penganggaran tenaga P3K berlangsung terencana dan berkelanjutan. Tanpa strategi fiskal yang matang, program tersebut berisiko menimbulkan beban baru bagi keuangan daerah.
Dalam konteks anggaran, Pitalis mengingatkan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi itu mewajibkan alokasi minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan.
Ia menilai komitmen terhadap ketentuan tersebut tidak boleh goyah meski menghadapi dinamika fiskal. “Anggaran pendidikan tidak bisa ditawar. Pos itu harus tetap terjaga jika kita serius memajukan pendidikan,” tegasnya.
Ia mengkritik kebijakan efisiensi yang menyentuh sektor pendidikan sebagai langkah kurang tepat. Menurutnya, penghematan seharusnya tidak mengorbankan investasi jangka panjang pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, Pitalis menawarkan solusi konkret. Ia mendorong pemerintah provinsi memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan industri melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Skema tersebut, menurutnya, dapat membantu pembangunan sekolah di wilayah tertinggal, perbatasan, dan daerah dengan akses terbatas.
“Kalau sinergi dengan swasta dibangun secara serius, saya yakin pembangunan pendidikan di wilayah 3T bisa terdongkrak,” ujarnya.
Ia menekankan fokus pembangunan pada kawasan perbatasan dan daerah terpencil sebagai strategi memperkecil ketimpangan. Dengan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut, Kalbar dapat mempercepat pemerataan pembangunan manusia.
Pitalis menautkan seluruh catatan tersebut dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ia menilai pendidikan menjadi fondasi utama menuju negara maju. Tanpa pembenahan menyeluruh pada tata kelola, fasilitas, kesejahteraan guru, dan pemerataan akses, target generasi emas akan sulit tercapai.
“Kalau persoalan klasik pendidikan belum selesai, kita tidak akan mampu menjadi negara maju. Pendidikan bermuara pada peningkatan SDM,” katanya.
Meski menyampaikan kritik, Pitalis tetap optimistis. Ia melihat satu tahun pertama sebagai fase konsolidasi yang masih dapat diperbaiki. Ia mendorong kepemimpinan Norsan–Krisantus memanfaatkan waktu menuju 2029 untuk memperkuat stabilitas kebijakan pendidikan dan memastikan visi misi benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Baginya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari angka statistik, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan siswa, guru, dan orang tua. Evaluasi terbuka, komitmen anggaran, serta kolaborasi lintas sektor akan menentukan arah masa depan pendidikan Kalbar.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kalau ingin stabilitas pemerintahan terjaga hingga 2029, sektor pendidikan harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar narasi,” pungkasnya.
