PONTIANAK, RUAI.TV – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perhuluan Kalimantan Barat kian memukul aktivitas warga. Kondisi ini terasa di jalur sungai dari Nanga Pinoh menuju Kecamatan Serawai dan Ambalau.
Warga yang mengandalkan transportasi sungai terpaksa berbagi bahan bakar demi tetap bekerja dan memenuhi kebutuhan harian.
Krisis pasokan bukan satu-satunya persoalan. Harga BBM di tingkat pengecer melambung hingga tak terkendali. Pemerintah dan Pertamina belum mampu menstabilkan distribusi maupun harga di lapangan.
Seorang warga Kabupaten Sintang mengungkapkan situasi yang ia hadapi. “Minyak sangat langka dari Nanga Pinoh sampai ke hulu. Kalau pun ada harganya sangat mahal, 25.000 sampai 50.000 rupiah,” ujarnya.
Ia juga menuturkan dampak langsung terhadap transportasi sungai. “Kemarin Bapak Rahel tidak jadi milir karena tambang tidak ada minyak. Orang penambang bilang kalau pun ada BBM bisa milir Kemangai-Pinoh, tapi biaya 600 ribu per orang,” katanya.
Padahal, dalam kondisi normal, biaya transportasi jalur Kemangai–Pinoh berkisar 300 ribu hingga 350 ribu rupiah per orang. Kenaikan tarif hingga dua kali lipat semakin membebani masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan Imlek 2026 saat kebutuhan pokok meningkat.
Lonjakan harga BBM juga memicu kenaikan ongkos angkut barang. Situasi ini berpotensi mendorong harga kebutuhan pokok semakin tinggi dan menekan daya beli masyarakat di wilayah timur Kalbar.
Pengamat kebijakan publik, Herman Hofi Munawar, menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan perencanaan distribusi energi.
“Sudah saatnya Pertamina diperiksa. BBM itu barang milik publik yang distribusinya dilindungi oleh undang-undang. Pasal 33 UUD 1945 dan UU Migas mengamanatkan bahwa ketersediaan energi harus terjamin di seluruh pelosok,” tegas Herman.
Ia juga menyoroti alasan klasik yang kerap muncul setiap tahun. “Ketika sungai surut dijadikan alasan klasik tahunan, ini menunjukkan kegagalan dalam penyusunan Rencana Cadangan yang matang. Pemda dan Pertamina seharusnya segera melakukan audit jalur distribusi. Karena secara hukum negara harus hadir untuk segera membenahi distribusi BBM yang kacau balau begini,” ujarnya.
Herman menambahkan, kekacauan distribusi berdampak luas. “Yang berdampak pada distribusi barang, akibatnya harga barang semakin tinggi mencekik ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
