PONTIANAK, RUAI.TV – Kelangkaan BBM dan LPG melanda wilayah timur Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir. Kabupaten Melawi menjadi salah satu daerah yang paling terdampak.
Warga kesulitan memperoleh BBM, sementara harga eceran melonjak tajam dan menekan ekonomi rumah tangga. Pertamina menyebut surutnya Sungai Kapuas sebagai hambatan utama penyaluran BBM ke wilayah hulu.
Pengamat kebijakan publik, Herman Hofi Munawar, menilai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Ia menyebut kondisi sungai surut bukan persoalan baru dan selalu terjadi setiap tahun.
Menurut dia, perusahaan pelat merah wajib menyusun rencana cadangan yang matang agar pasokan energi tetap terjamin.
“Sudah saatnya Pertamina diperiksa. BBM merupakan barang milik publik yang distribusinya dilindungi undang-undang. Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Migas menegaskan negara wajib menjamin ketersediaan energi hingga pelosok. Jika sungai surut terus dijadikan alasan, maka itu menunjukkan kegagalan menyusun rencana cadangan,” tegas Herman.
Ia menilai gangguan distribusi tidak boleh berlarut karena berdampak luas. Keterbatasan pasokan BBM memicu antrean panjang di sejumlah SPBU dan pangkalan LPG. Harga eceran naik jauh di atas ketentuan.
Kondisi tersebut ikut mendorong kenaikan harga bahan pokok akibat tingginya biaya angkut barang. Herman mendesak pemerintah daerah dan Pertamina segera melakukan audit jalur distribusi.
Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap skema pengangkutan, sarana logistik, serta mitigasi saat debit sungai turun.
“Negara harus hadir membenahi tata kelola distribusi energi. Jangan biarkan masyarakat menanggung beban akibat kelalaian manajemen. Audit harus dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui sumber masalah dan solusi konkret,” ujarnya.
Ia menegaskan krisis pasokan energi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya perencanaan dan pengawasan. Jika kondisi ini terus berulang, maka kepercayaan publik terhadap kinerja badan usaha milik negara akan semakin tergerus.
Terkait Antrean BBM Klik:
