SINTANG, RUAI.TV – Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, merespons aksi protes yang digelar Masyarakat Kecamatan Ambalau terkait kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.
Aksi tersebut mencerminkan kegelisahan warga terhadap kondisi distribusi energi yang dinilai belum memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Sintang menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Ambalau yang telah menyuarakan tuntutannya secara terbuka.
“Terima kasih atas demo-nya,” kata Gregorius Herkulanus Bala menanggapi aksi warga.
Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang telah menerima laporan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop) terkait penyaluran LPG subsidi 3 kilogram ke wilayah Ambalau.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, distribusi LPG telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Gregorius mengutip keterangan Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Sintang yang disampaikan kepadanya.
“Sebagai info Pak Bupati, penyaluran LPG 3 kilogram ke Ambalau sudah dilakukan. Saya sudah minta Forkopincam untuk memonitor harga dan distribusinya, juga kecamatan-kecamatan yang lain,” ujar Bupati mengutip laporan tersebut.
Selain itu, Bupati Sintang menyampaikan bahwa Perindagkop juga telah meminta pihak Pertamina untuk melakukan penyaluran LPG dan BBM subsidi secara rutin, khususnya ke wilayah kecamatan yang letaknya jauh dari pusat kota.
Langkah ini, menurut Bupati, bertujuan memastikan masyarakat di daerah terpencil tetap mendapatkan akses energi yang memadai. “Saya juga sudah koordinasi dengan Pertamina untuk terus rutin penyaluran ke kecamatan-kecamatan yang jauh di luar Kecamatan Sintang,” ungkap Gregorius Herkulanus Bala meniru laporan dari anak buahnya.
Namun demikian, Bupati Sintang tidak merinci besaran kuota LPG subsidi 3 kilogram maupun BBM jenis Pertalite yang disalurkan ke Kecamatan Ambalau. Ia hanya menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan pengawasan agar distribusi berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, pihak Pertamina Sintang hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi terkait aksi warga Ambalau dan dugaan kelangkaan serta mahalnya harga LPG dan BBM subsidi masih belum memperoleh jawaban.
Diberitakan sebelumnya, masyarakat Kecamatan Ambalau menggelar aksi protes pada Kamis, 8 Januari 2026, di Kantor Camat Ambalau. Aksi yang mengatasnamakan Aksi Masyarakat Peduli Kecamatan Ambalau tersebut muncul sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap kelangkaan LPG 3 kilogram dan Pertalite yang terus berlarut-larut.
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait. Mereka mendesak pemerintah menjamin ketersediaan stok LPG subsidi 3 kilogram di seluruh wilayah Kecamatan Ambalau.
Warga juga meminta aparat berwenang menindak tegas oknum yang diduga bermain dalam distribusi sehingga harga gas melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi. Koordinator Lapangan aksi, Antonius Junas, menegaskan bahwa kelangkaan gas LPG telah berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga.
“Kondisi ini jelas merupakan kemunduran bagi kesejahteraan masyarakat Ambalau. Di saat daerah lain menikmati kemudahan energi, kami justru dipaksa kembali ke cara-cara lama karena gas subsidi tidak tersedia,” kata Antonius.
Ia menyebut, banyak warga terpaksa kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak akibat sulitnya memperoleh gas LPG 3 kilogram. Situasi tersebut, menurutnya, menunjukkan ketimpangan akses energi yang masih dirasakan masyarakat di daerah pedalaman.
Selain gas LPG, warga juga menyoroti kelangkaan BBM jenis Pertalite. Mereka menilai BBM sangat krusial karena transportasi air menjadi satu-satunya sarana mobilisasi masyarakat Ambalau. Ketika BBM langka, aktivitas transportasi air terhenti dan berdampak luas pada kehidupan sosial dan ekonomi warga.
“BBM bukan sekadar kebutuhan biasa bagi kami. Tanpa Pertalite, perahu tidak jalan, ekonomi berhenti, anak-anak terlambat sekolah, dan warga kesulitan berobat,” tegas Antonius.
Dalam tuntutan terakhir, massa aksi meminta pemerintah menambah kuota LPG 3 kilogram dan BBM bagi pangkalan resmi di Kecamatan Ambalau. Warga juga menuntut kepastian bahwa distribusi benar-benar sampai dan merata di seluruh wilayah, bukan hanya tercatat secara administratif.
Masyarakat Ambalau berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan langkah nyata. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ketersediaan energi kembali normal dan kehidupan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
