SUKADANA, RUAI.TV – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersama Kreasi menggelar Dialog Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Mahkota Hotel Sukadana, Jumat (31/10/2025).
Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, membuka langsung kegiatan tersebut. Sejumlah narasumber hadir, di antaranya pakar hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, kepala organisasi perangkat daerah terkait, serta perwakilan organisasi wanita di Kayong Utara.
Dialog publik ini bertujuan menampung aspirasi dari berbagai kalangan agar isi Raperda benar-benar mencerminkan kebutuhan anak di daerah dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Wabup Amru menegaskan bahwa penyusunan Raperda Kabupaten Layak Anak menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam melindungi hak anak. Ia menilai keberhasilan mewujudkan Kayong Utara sebagai kabupaten layak anak tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat.
“Predikat Kabupaten Layak Anak tidak cukup hanya sebatas label atau penghargaan. Esensinya terletak pada upaya nyata semua pihak pemerintah, dunia pendidikan, lembaga sosial, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, serta berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak,” tegas Amru.
Ia menambahkan bahwa Raperda ini harus menjadi landasan kuat bagi semua pihak dalam melindungi dan memenuhi hak anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.
Wabup Amru berharap hasil dialog publik dapat memperkaya substansi Raperda sehingga menghasilkan regulasi yang aplikatif dan mampu memperkuat sistem perlindungan anak di Kayong Utara.
“Mari kita wujudkan Kayong Utara sebagai kabupaten yang benar-benar layak anak, tempat setiap anak bisa tumbuh dengan gembira, belajar dengan semangat, dan bermimpi tanpa rasa takut,” tutup Amru.
Dialog publik ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk membangun lingkungan yang ramah anak melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
