PONTIANAK, RUAI.TV – Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan baik, namun pelaksanaannya masih menimbulkan banyak persoalan. Ia menegaskan DPRD nyaris tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan maupun evaluasi program tersebut.
“Sejak awal hanya sekali DPRD diajak melalui Zoom meeting. Setelah itu, tidak pernah lagi ada laporan resmi, baik terkait sekolah penerima manfaat maupun mekanisme pelaksanaannya,” tegas Aloysius.
Ia menyoroti persoalan serius yang kini muncul, yaitu dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah pelajar di beberapa daerah. Laporan kasus berasal dari Ketapang, Kayong Utara, hingga Sanggau.
Menurut Aloysius, kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai standar kebersihan dan kualitas makanan dalam program MBG.
“Kalau memang program ini untuk mendukung kesehatan anak-anak kita, maka pihak penyelenggara wajib memastikan makanan yang disajikan higienis dan sesuai standar gizi. Jangan sampai niat baik malah membawa masalah kesehatan baru,” kata dia.
Aloysius meminta Komisi V DPRD Kalbar yang membidangi pendidikan dan kesehatan segera turun memonitor persoalan ini. Ia menilai keterlibatan Badan Gizi Daerah harus lebih proaktif, mengingat kondisi sosial dan budaya antarwilayah berbeda.
Pola makan, cita rasa, hingga kebiasaan konsumsi masyarakat di tiap daerah perlu diperhatikan agar program MBG tepat sasaran.
“Kita jangan hanya bicara soal menu tempe atau telur setiap hari. Anak-anak membutuhkan variasi makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi, tetapi juga aman dan layak konsumsi. Itu harus jadi perhatian,” ujarnya.
Aloysius menegaskan DPRD tidak menolak program MBG. Ia mengakui program ini penting untuk mendukung tumbuh kembang pelajar, terutama dari keluarga kurang mampu.
Namun, ia menekankan perlunya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan dan kasus yang merugikan anak-anak.
“Program ini baik, tapi harus ada evaluasi menyeluruh. Semua stakeholder yang ditunjuk, baik dari pemerintah provinsi maupun badan gizi, harus benar-benar dilibatkan dan bertanggung jawab. Jangan sampai pelaksanaan di lapangan justru membahayakan,” tutupnya.
