JAKARTA, RUAI.TV – Ketua Komisi V DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Lasarus, menanggapi kembali pertanyaan wartawan terkait polemik pemangkasan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari mekanisme bernegara yang harus di hormati.
“Saya dalam posisi taat asas. Artinya, mekanisme bernegara sudah ada dan harus kita jalankan,” ujar Lasarus.
Ia menjelaskan bahwa pagu indikatif yang sebelumnya disampaikan telah mendapatkan Instruksi Presiden (Inpres), yang kemudian diturunkan dalam bentuk surat edaran Menteri Keuangan.
Lasarus menegaskan bahwa Komisi V DPR RI hanya berperan dalam menyetujui anggaran, termasuk untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau IKN itu di blokir, ya sudah di blokirlah. Kita percayakan kepada pemerintah,” katanya.
Ia juga menilai masih terlalu dini untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya terkait efisiensi anggaran.
“Ada efisiensi sebesar Rp300 triliun lebih, dan itu masih berada di tangan pemerintah. Tidak mungkin anggaran tersebut hanya disimpan tanpa digunakan,” tambahnya.
Menurut Lasarus, pemerintah saat ini tengah mencari posisi terbaik dalam mengalokasikan anggaran tersebut agar tetap efektif dan tepat sasaran.
