PONTIANAK, RUAI.TV – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Mulyadi Tawik, mengungkapkan kekhawatiran terkait pemotongan anggaran infrastruktur jalan nasional di Kalbar oleh pemerintah pusat.
Hal ini di sampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kalbar bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalbar pada Jumat (7/2/2025).
Mulyadi menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 1688/KPTS/M/2023, total panjang jalan nasional di Kalbar mencapai 2.287,52 km, terbagi dalam 92 ruas jalan dengan tingkat kemantapan mencapai 97,41% atau 2.228,28 km.
Namun, kendala utama saat ini adalah penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan untuk tahun 2025.
“Dalam DIPA 2024, pagu anggaran untuk BPJN Kalbar sebesar Rp1,691 triliun. Namun, untuk tahun 2025, alokasi yang di rencanakan hanya Rp1,012 triliun. Lebih mengejutkan lagi, dari jumlah tersebut, pemerintah pusat kembali melakukan pemotongan sebesar 16,32% atau sekitar Rp165,16 miliar,” ujar Mulyadi.
Ia menyoroti bahwa keputusan ini berisiko menghambat pembangunan infrastruktur di Kalbar, yang memiliki wilayah luas, berbatasan langsung dengan negara lain, serta berperan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Semoga ini hanya ‘prank’ dari pemerintah pusat terhadap masyarakat Kalbar. Jangan sampai pemotongan ini benar-benar terjadi, karena infrastruktur jalan sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di daerah,” tegasnya.
Rapat ini turut di hadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kalbar, termasuk Wakil Ketua Komisi IV Oktapius dan Ketua DPRD Kalbar Aloysius. Mereka sepakat untuk terus memperjuangkan kepentingan Kalbar agar alokasi anggaran infrastruktur tetap memadai.
Diharapkan ada kebijakan yang lebih adil dalam distribusi anggaran nasional, mengingat Kalbar memiliki tantangan geografis yang besar dan peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional.
