MEMPAWAH, RUAI.TV – Sejumlah siswa SMAN 1 Mempawah, Kalimantan Barat, sempat memprotes karena tidak dapat mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang belum di lakukan sekolah mereka.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2025, Eduart Wolok, menyatakan bahwa panitia telah memberikan solusi bagi sekolah yang belum menyelesaikan finalisasi PDSS.
Dalam keterangannya, Eduart menjelaskan bahwa jadwal pengisian PDSS berlangsung dari 6 Januari hingga 31 Januari 2025. Panitia SNPMB telah menyediakan fitur Viewer Pengisian PDSS di laman resmi SNPMB agar siswa, orang tua, sekolah, dan dinas pendidikan dapat memantau proses pengisian.
Selain itu, informasi perkembangan pengisian PDSS juga disampaikan melalui media sosial, dan sekolah yang mengalami kendala bisa menghubungi layanan Helpdesk dan Call Center.
Namun, hingga batas akhir pada 31 Januari 2025 pukul 15.00 WIB, sebanyak 373 sekolah ditemukan belum melakukan finalisasi PDSS meskipun data siswanya telah terisi lengkap. Akibatnya, siswa dari sekolah-sekolah tersebut tidak dapat mendaftar SNBP.
Untuk mengatasi hal ini, Panitia SNPMB memberikan kesempatan bagi sekolah yang masuk dalam kategori ini untuk mengajukan finalisasi dengan mengirimkan dokumen pernyataan dan surat kuasa kepada panitia.
“Hingga 4 Februari 2025 pukul 15.00 WIB, 228 sekolah telah di fasilitasi untuk finalisasi PDSS. Kami masih memberikan kesempatan kepada 145 sekolah lainnya, termasuk SMAN 1 Mempawah, untuk mengirim dokumen ke email resmi SNPMB hingga 5 Februari 2025 pukul 15.00 WIB,” ujar Eduart Wolok dalam keterangan resminya.
Namun, Panitia SNPMB menegaskan bahwa bagi sekolah yang tidak memenuhi kriteria finalisasi sesuai ketentuan, tidak ada lagi perpanjangan waktu.
Keputusan ini mempertimbangkan aspek akuntabilitas, keadilan, serta audit sistem, guna menghormati sekolah-sekolah yang telah disiplin dalam menyelesaikan PDSS tepat waktu.
Gubernur Kalbar Minta Sistem Dibuka Kembali
Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, turut menyoroti kasus ini. Menurutnya, dengan jumlah SMA dan SMK negeri serta swasta yang begitu banyak, sangat mungkin terjadi human error dalam proses pengisian PDSS.
“Ini tentu merugikan siswa. Seharusnya ada mitigasi atau sistem peringatan dini dari Kementerian, sehingga sekolah yang belum melengkapi data mendapatkan notifikasi secara bertahap sebelum sistem benar-benar ditutup,” ujar Harisson.
Gubernur Kalbar pun telah melayangkan surat ke Menteri Pendidikan agar sistem PDSS dapat dibuka kembali, sehingga siswa SMAN 1 Mempawah bisa mengikuti SNBP.
Selain itu, ia juga telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar serta Kepala SMAN 1 Mempawah untuk langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan.
“Kami juga akan memproses hukuman disiplin terhadap oknum guru di SMAN 1 Mempawah yang bertanggung jawab atas keterlambatan finalisasi PDSS ini,” tegasnya.
Dengan adanya perpanjangan waktu bagi sekolah yang memenuhi syarat, di harapkan siswa SMAN 1 Mempawah tetap dapat mengikuti SNBP 2025.
Namun, kejadian ini menjadi pembelajaran agar sekolah lebih disiplin dalam mengikuti jadwal dan tahapan seleksi nasional mendatang.
