PONTIANAK, RUAI.TV – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Pemuda Melayu (LPM) Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan pernyataan tegas menanggapi tuduhan yang di lontarkan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Darwis.
Tuduhan tersebut menyebutkan bahwa Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala yang juga sebagai Ketua DPD Laskar Pemuda Melayu Kabupaten Kubu Raya, Asmadi, meminta uang atau melakukan pungutan liar (pungli) terkait proyek-proyek di wilayah kerjanya.
Melalui pernyataan resmi yang di terima ruai.tv, Rabu (11/12), DPP LPM menyampaikan enam poin sikap resmi mereka sebagai respons terhadap tuduhan tersebut:
- Klarifikasi Terbuka
DPP LPM meminta Muhammad Darwis untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada media, baik cetak maupun online, terkait tuduhan yang di sampaikan.
- Bukti Valid
Mereka juga meminta Muhammad Darwis segera menyampaikan bukti jelas dan valid terkait pernyataannya agar tidak menimbulkan keresahan atau spekulasi di masyarakat.
- Proses Klarifikasi Profesional
DPP LPM mendorong semua pihak terkait untuk melakukan klarifikasi secara profesional dan sesuai prosedur demi menjaga kredibilitas semua pihak yang terlibat. - Komitmen Antikorupsi
Organisasi ini menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi di semua sektor, serta mendukung penegakan hukum jika ada pelanggaran yang terbukti. - Permintaan Maaf
Jika tuduhan tersebut tidak terbukti, Muhammad Darwis di minta untuk meminta maaf kepada Asmadi, Laskar Pemuda Melayu, dan masyarakat Kalimantan Barat atas dampak negatif dari tuduhan tersebut. - Ultimatum 2×24 Jam
Apabila dalam waktu 2×24 jam Muhammad Darwis tidak memberikan klarifikasi, DPP LPM akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
Pernyataan ini ditegaskan sebagai komitmen Laskar Pemuda Melayu dalam menjaga nama baik organisasi mereka. DPP LPM berharap masalah ini dapat segera diselesaikan untuk menghindari polemik berkepanjangan di masyarakat.
“Kami mendukung proses hukum yang adil dan transparan. Namun, tuduhan tanpa dasar dapat merusak reputasi dan memecah belah masyarakat,” tutup DPP LPM Kalbar, Heri Syamsuri.
