JAKARTA, RUAI.TV – Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) secara resmi menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Dalam surat yang mewakili aspirasi masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan, MADN mengajukan permintaan agar perwakilan Putra Dayak diberikan kesempatan menduduki posisi menteri di kabinet pemerintahan periode 2024-2029.
Surat terbuka ini menyoroti pentingnya representasi masyarakat Dayak dalam pemerintahan, mengingat kontribusi mereka dalam pembangunan nasional dan dukungan signifikan yang diberikan pada Pilpres 2024.
Salah satu pertimbangan utama yang diangkat adalah perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan, yang menurut MADN menjadi momen strategis untuk memperkuat peran bangsa Dayak di level nasional.
Alasan Utama Permintaan:
1. Ibu Kota di Kalimantan: Perpindahan IKN di Kalimantan dianggap sebagai kesempatan bagi masyarakat Dayak untuk terlibat lebih aktif dalam pembangunan nasional.
2. Minimnya Representasi: Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada Putra Dayak yang menjadi menteri, menandakan minimnya representasi mereka di pemerintahan.
3. Kontribusi Ekonomi: Kalimantan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia, namun pengakuan terhadap kontribusi ini dinilai belum sebanding dengan representasi di pemerintahan.
4. Dukungan Politik: Dukungan kuat dari lima provinsi di Kalimantan pada Pilpres 2024 untuk Prabowo dan Gibran menjadi salah satu alasan permintaan ini.
5. Sumber Daya Manusia: Masyarakat Dayak memiliki banyak putra-putri terbaik yang siap berkontribusi dalam kabinet, membawa keahlian dan pengalaman untuk kemajuan Indonesia.
MADN juga mengajukan beberapa tokoh Dayak yang dianggap layak mengisi kursi menteri, di antaranya:
Dr. Drs. Marthin Billa, MM untuk posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Drs. Alue Dohong, M.Sc., Ph.D sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
DR. Agustin Teras Narang, SH.MH sebagai Menteri Dalam Negeri.
DR. H. Syaharie Jaang, SH, M.Si, MH untuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Dr. Adrianus Sidot, M.Si sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Ir. Nyelong I Simon untuk posisi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Surat ini juga menegaskan bahwa masyarakat Dayak di Kalimantan dan seluruh Indonesia bersatu dalam menyuarakan aspirasi ini.
Mereka berharap agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan permintaan tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi dan dedikasi bangsa Dayak.
Dengan harapan besar, MADN menyampaikan bahwa perwakilan Putra Dayak di kabinet akan menjadi simbol keadilan dan penghargaan atas peran penting mereka dalam mendukung pembangunan bangsa dan pemerintahan yang lebih inklusif.
Leave a Reply