PONTIANAK – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 Kementerian Perdagangan kembali meningkatkan intensitas dalam menjaga harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di daerah. Kali ini, Kemendag diwakili Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tjahya Widayanti bersama tim melakukan pemantauan harga dan pasokan bapok di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (12/12).
Pemantauan dilakukan di beberapa titik seperti pasar rakyat, ritel modern, gudang distributor, serta gudang Bulog Divre Kalimantan Barat.
“Lebih dari dua tahun terakhir ini Pemerintah telah berhasil menjaga harga dan pasokan bapok tetap stabil menjelang peringatan hari besar keagamaan nasional (HBKN). Kemendag berkomitmen melanjutkan kesuksesan tersebut dengan melakukan upaya-upaya antisipatif dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait bapok di daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Tjahya.
Berdasarkan pantauan di Pasar Flamboyan, beras medium dijual dengan harga Rp10.000/kg, beras Bulog Rp9.800-Rp9.900/kg, beras premium Rp13.000/kg, gula pasir Rp12.500/kg, minyak goreng curah Rp10.200/liter, daging ayam Rp30.000/kg, daging sapi Rp125.000/kg, telur ayam ras Rp23.000/kg, cabe merah keriting Rp30.000/kg, cabe merah besar Rp25.000/kg, cabe rawit merah Rp30.000/kg, bawang merah Rp27.000/kg, dan bawang putih Rp25.000/kg.
Tjahya mengungkapkan, hasil pantauan di Pasar Flamboyan menunjukkan harga bapok relatif stabil. “Secara umum, harga bapok seperti beras, gula, dan minyak goreng di Pasar Flamboyan, Kota Pontianak relatif stabil. Untuk pasokan juga tidak ada kendala berarti dari sisi ketersediaan dan pendistribusian di Kota Pontianak. Kondisi harga-harga tersebut diprediksi stabil hingga akhir tahun mengingat distribusi pasokan bapok terpantau lancar,” ujar Tjahya.
Selain meninjau bapok di pasar rakyat, Tjahya meninjau kesiapan pasokan bapok di Gudang Bulog Divre Kalimantan Barat, ritel modern Transmart Carrefour dan Hypermart, gudang distributor bapok, serta menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kesiapan Bapok Menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
Tjahya mengungkapkan, pasokan beras di Gudang Bulog tersebut aman. Secara keseluruhan, di Gudang Bulog Divre Kalimantan Barat, pasokan beras untuk Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebanyak 4.793 ton yang cukup memenuhi kebutuhan hingga sembilan bulan ke depan. Sedangkan dari hasil pemantauan di ritel modern, stok bapok terpantau stabil dan sesuai harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Pada kesempatan ini, pihak ritel modern juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menambah pasokan bapok untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan permintaan.
Sementara itu, pada Rakorda, Tjahya menyampaikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Setelah mengidentifikasi pasokan bapok di lapangan, melalui Rakorda ini dikoordinasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan pihak terkait dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bapok menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
“Rakorda ini merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bapok dalam menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2020,” ujar Tjahya.
Rakorda dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan dihadiri Kepala Bulog Divre Kalimantan Barat, Bubun Subroto; Kepala Satgas Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh AKP Deni Satria; serta perwakilan dinas yang membidangi perdagangan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, hadir pula Tim Pengendali Inflasi Daerah, perwakilan Satgas Pangan, perwakilan Bulog, serta pelaku usaha bapok.
“Untuk menjaga inflasi bahan makanan pada tingkat yang stabil, beberapa komoditas bapok yang perlu diantisipasi pasokannya antara lain daging ayam, bawang merah, telur ayam ras, dan gula. Kami mengimbau Pemerintah Daerah memantau dan melaporkan keamanan dan kelancaran distribusi bapok dan jumlah stok bapok yang dimiliki pedagang di pasar pantauan,” tutur Tjahya.
Tjahya melanjutkan, hal itu perlu dilakukan guna mengetahui perkiraan kebutuhan stok bapok harian di pasar-pasar tersebut dan segera melaporkan jika ada gejolak harga ataupun hambatan distribusi.
Rakorda ini merupakan salah satu implementasi amanat Rapat Koordinasi Nasional bapok di Jawa Timur pada 4 Oktober 2019. Pada kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan telah memberikan arahan untuk segera melakukan langkah antisipasi menjelang Natal 2019 Tahun Baru 2020, mewaspadai tantangan terkait kondisi kekeringan ekstrem, dan menjaga kelancaran pasokan ke masyarakat dan keterjangkauan harga di pasar.
Rangkaian pantauan kepasar rakyat dan Rakorda ini dijadwalkan berlangsung di 15 daerah pantauan pada minggu ke-2 November hingga minggu ke-2 Desember 2019. Daerah pantauan utama yaitu Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya merayakan Natal. Sementara itu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali diprediksi berpotensi memberikan andil inflasi cukup tinggi.
Selanjutnya, Tim Penetrasi Pasar akan terjun ke 82 kabupaten/kota pantauan untuk mengawal pasokan bapok pada 16-20 Desember 2019. Pada kegiatan itu, Tim Penetrasi Pasar akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan Daerah.
“Kami ingin agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang tanpa mengkhawatirkan gejolak harga bapok di pasar,” pungkas Tjahya. (Red).
