PONTIANAK – Polda Kalbar menggelar Konferensi Press terkait perkembangan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan yang menimpa Provinsi Kalimantan Barat Selasa sore (10/9/2019). Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Irjen Pol. Didi Haryono yang memimpin langsung Konferensi Press ini mengatakan bahwa pihaknya telah menangani 50 kasus karhutla dengan 58 orang yang diduga pelaku. Dari 50 kasus tersebut dua perusahaan di Kabupaten Sanggau turut ditetapkan sebagai tersangka Karhutla yaitu PT. SISU dan PT.SAP, selain itu ada satu perusahaan lagi sedang dalam penyelidikan.
“Dari 50 kasus itu dengan tersangka 58 orang yang diduga pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dari 58 ini didominasi oleh pelaku perorangan, ada dua pelaku dari Korporasi,” jelas Kapolda Kalbar.
Irjen Pol. Didi Haryono mengungkapkan para pelaku ini diamankan dengan tiga payung hukum, pertama tentang lingkungan hidup, undang-undang perkebunan dan kehutanan. Ia mengatakan, dari dasar itulah penegakan hukum kepada para pelaku ini, ada sanksi yang dapat menjerat para pelaku Karhutla, dimana sanksi yang paling rendah 3 tahun penjara dan denda Rp3 miliar, sementara paling tinggi 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.
“Dan saat ini kami masih melakukan penyelidikan, karena masih ada satu lagi korporasi yang juga diduga sebagai pelaku Karhutla,” tambahnya.
Kapolda Kalbar juga menegaskan, bahwa pemerintah Provinsi sudah mengeluarkan kewenangannya yaitu melalui adanya Peraturan Gubernur, yang menyatakan apabila perusahaan perkebunan lalai dalam menyikapi kebakaran di wilayah perkebunannya, maka akan mendapat sanksi akan dicabut izinnya selama tiga tahun, bahkan kalau hal itu disengaja maka dicabut izinnya lima tahun.
Selain menjelaskan tentang proses penegakan hukum yang sedang berjalan, Kapolda Kalbar juga menginformasikan beberapa penerbangan di Supadio Pontianak gagal landing akibat kabut asap.
“Karhutla ini sangat merugikan kesehatan dan perputaran perekonomian, bahkan sudah mengganggu penerbangan di Bandara Putussibau dan Bandara Pontianak, bahkan pesawat sempat tidak bisa landing akibat kabut yang menyebabkan gangguan jarak pandang,” ucapnya.
Terakhir Kapolda mengatakan bahwa Polri, TNI, dan pemerintah provinsi dan daerah sudah bersinergi dalam penanganan karhutla baik dari pencegahan dan penegakan hukum. (Red)
