BENGKAYANG – Sejumlah warga di Kabupaten Bengkayang mengaku prihatin atas kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah pejabat tinggi oleh KPK di Lingkungan Pemkab Bengkayang.
Dugaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terjadi di Kalimantan Barat kali ini menyeret sejumalah pejabat tinggi di Lingkungan Pemkab Bengkayang.
Kasus dugaan operasi tangkap tangan tersebut berawal terjadi dan menyeret Sekda, Kepala Dinas PUPR dan Bupati Bengkayang pada 3 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, di Mess Pemda Bengkayang, Jalan Karya Baru Dua, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan.
Namun hingga satu hari pasca OTT tersebut belum ada keterangan resmi dalam kasus yang menyeret sejumlah pejabat itu.
Terkait hal ini Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Eddi A mengaku prihatin dan terkejut setelah mendapat informasi dari sejumlah media online.
Anggota Komisi I, DPRD Kabupaten Bengkayang Eddi A menggatakan, pihaknya menghormati upaya hukum yang dilakukan KPK terhadap pejabat yang terkena OTT.
Eddi A berharap, kedepan kasus serupa tidak kembali terjadi di instansi pemerintah setempat dan meminta kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, supaya cepat mengambil langakah agar dalam kasus ini pelayanan publik di pemeritantahan tidak terganggu.
“Tentu saya dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Bengkayang sangat prihatin dengan kejadian ini,” tutur Eddi.
Hingga pukul 10.00 WIB, Rabu pagi pasca OTT, sejumlah pejabat tinggi di Kabupaten Bengkayang langsung melakukan pertemuan mendadak di kantor Bupati Bengkayang. (Red).
