PONTIANAK – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH memaparkan, secara umum dalam pelaksanaan tugas kepolisian pada tahun 2018 lalu Polda Kalbar memiliki program 100 hari kerja Kapolda Kalbar jilid I hingga jilid III.
Program 100 hari kerja Kapolda Kalbar adalah pola yang mengedepankan pro-actif policing selain pola preventifitas juga melakukan kegiatan law enforcement yang telah berhasil mengungkap angka kejahatan konvensional sebanyak 5.903 kasus.
Demikian juga dalam pengungkapan kasus transnational crimes, kejahatan lingkungan, kekayaan negara dan narkoba selama 2018 dapat diungkap sebanyak 2.052 kasus. Dibanding tahun 2017 hanya 1.502 kasus meningkat ± 27 persen. Dengan jumlah tersangka sebanyak 1.011 orang yang terdiri dari pria 915 orang dan wanita 96 orang.
“Program jilid I sampai dengan jilid III itu merupakan program top down. Untuk tahun 2019 kita melakukan pola berbalik, yaitu: pola dengan konsep buttom up mengedepankan polsek sebagai lini terdepan dalam pelaksanaan Harkamtibmas, dan Bhabinkamtibmas sebagai unjung tombak dalam pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH, pada saat pengarahan Kabaharkam Mabes Polri, di Mapolda Kalbar, Rabu, 13 Maret 2019.
Penegakan hukum yang menjunjung kearifan lokal (humanis) dengan program-program unggulan, sebagai berikut:
1. Keberadaan Pos Kamling yang diawaki dan dilengkapi dengan personel yang mumpuni dan sarpras yang memadai di setiap desa.
2. Pola Siskamling yang modern di setiap desa.
3. Membangun sinergitas polri dengan perangkat desa dalam kebersamaan penyelesaian masalah-masalah sosial.
4. Menjaga dan menegakkan aturan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup dari pencemaran terhadap air, udara, tanah, lembah dan sungai.
5. Mendeteksi diri terhadap lokasi- lokasi yang rawan bencana alam dan upaya-upaya penyelamatan diri dan evakuasi sebagai aspek security yang berjalan pararel dengan aspek prosperity maka program prioritas polda kalbar tersebut sejalan dengan (rencana pembangunan jangka menengah daerah) RPJMD yang sedang dilaksanakan oleh gubernur Kalbar untuk memperbanyak dan mewujudkan desa mandiri di wilayah Kalimantan Barat.
“Dalam menghadapi agenda Pemilu 2019 Polda Kalbar menjadikan pola pengamanan Pilkada 2018 yang dilaksanakan pada tahun lalu sebagai tolok ukur dalam menjaga situasi Kamtibmas. Hal ini dibuktikan dengan indek kerawanan pemilu tahun 2019 untuk wilayah Kalbar tidak lagi menjadi daerah terawan dan pelaksanaan pilkada tahun lalu aman, lancar dan sukses,” ujar Kapolda.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH memaparkan, ada 6 langkah-langkah strategis yang bersinergi secara polisional yang telah dan tengah dilaksanakan Polda Kalbar dalam kaitan pengamanan Pemilu 2019 di Kalimantan Barat antara lain, yakni rapat pembentukan satgas pemilu damai dengan para stake holder dan para pengurus parpol, cipta kondisi dengan melaksanakan kkyd baik pre-emtif, preventif, penindakan dan penegakan hukum, simulasi pengamanan Kota Pontianak (Sispamkota), terkait kerawanan pemilu, apel gelar pasukan bersama dalam rangka operasi Mantap Brata 2019, deklarasi damai Pemilu 2019 bersama-sama dengan jajaran TNI dan penyelenggara pemilu lainnya serta, elemen masyarakat dan stake holder terkait se- Kalimantan Barat.
“Mengoptimalkan kembali satgas- satgas yang telah dibentuk saat pilkada 2018 (satgas kemitraan, satgas media social, satgas perwabkeu, satgas rumah adem dan satgas gakkum) serta terakhir adalah satgas doa,” kata Kepala Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono.
Dalam melaksanakan pelayanan kepolisian kepada masyarakat jajaran direktorat di bawah Baharkam sampai ke pelosok desa, dengan mempertimbangkan luas wilayah provinsi Kalimantan Barat sebagai wilayah terluas ke-4 di indonesia yang didominasi wilayah perairan, dengan jumlah desa sebanyak 2.031 desa dan 99 kelurahan, serta strategi penempatan personel.
“Dikategorikan sebagai desa/kelurahan sangat rawan, rawan, kurang rawan dan aman. Sehingga kegiatan polisional Bhabinkamtibmas yang mengembangkan fungsi pre-emtif dan preventif dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalbar, guna membangun situasi kamtibmas yang kondusif mulai dari pencegahan dini,” ujarnya.
Para bhabinkamtibmas di wilayah perkotaan Bhabinkamtibmas yang berjumlah 867 personel, maka langkah-langkah, yang pemetaan desa yang (Pontianak dan Singkawang) sudah mendeklarasikan pola Bhabinkamtibmas 5 menit, hal tersebut adalah bentuk improvisasi kongkrit dalam meningkatkan pelayanan kepolisian yang promoter dan prima.
“Pola sinergi jajaran TNI dan Polri di Kalimantan Barat guna menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif dan mendukung pembangunan nasional kami bersama- sama berkomitmen untuk mengedepankan zero illegal dan zero tolerance di Kalimantan Barat dengan fokus bidang law enforcement, social maintenance, public trust serta partnership,” ucap Kapolda.
Dalam kaitan pengamanan Pilpres dan Pileg 2019 untuk menjaga stabilitas Kamtibmas yang kondusif dengan pola sinergis, jajaran TNI dan Polri di Kalbar, telah berkomitmen untuk menciptakan Kalimantan Barat sebagai provinsi teraman selama penyelenggaraan pesta demokrasi 2019.
Sementara itu, Kepala Badan Pemeliharaan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Drs Moechgiyarto SH M.Hum menjelaskan dalam melaksanakan tugas opsnal Polri menggunakan prinsip-prinsip sebagai pedoman bagi penyelenggara. Di antaranya adalah mengutamakan pencegahan, suatu sikap/pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan atau penindakan.
”Keterpaduan penyelenggaraan tugas opsnal Polri didasarkan kepada pertimbangan bahwa masalah pembinaan Kamtibmas akan melibatkan pihak yang terkait dengan berbagai kepentingan dan kewenangannya,” kata Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Drs Moechgiyarto SH M.Hum.
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Drs Moechgiyarto SH M.Hum kembali menjelaskan, efektif dan efisien juga sebagai upaya pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugas opsnal Polri harus dipertimbangan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan saran yang digunakan.
“Pelaksanaan tugas opsnal Polri tidak menunggu munculnya sasaran yang akan dihadapi, akan tetapi secara aktif berusaha untuk menemukan permasalahan yang akan dijadikan sasaran,” ujar Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Drs Moechgiyarto SH H.Hum. (Red).
