PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji berharap semua pihak terkait dapat bersinergi dalam memaksimalkan keberadaan PLBN yang ada di Kalbar, untuk memaksimalkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.
“Hari ini kita menggelar rapat untuk menyamakan persepsi dalam upaya memaksimalkan keberadaan PLBN yang ada di Kalimantan Barat. Makanya, saya mengundang semua pihak terkait agar bisa sama-sama menyatukan persepsi dalam upaya tersebut,” kata Sutarmidji, usai memimpin rapat pembahasan PLBN yang ada di Kalbar, Rabu, (6/2).
Menurutnya, Pemerintah pusat sangat serius untuk membenahi PLBN yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Kalbar. Untuk itu, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, di daerah Pemprov Kalbar akan melakukan langkah-langkah untuk mendukung kebijakan tersebut.
“Sejauh ini keberadaan PLBN yang ada di Kalbar baru Entikong yang sudah mulai menunjukkan perkembangnannya. Namun, kita menginginkan agar semua PLBN yang ada di Kalbar bisa sama dengan Entikong,” katanya.
Lanjutnya, Pemprov Kalbar saat ini juga sudah menyediakan lahan untuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di dua kabupaten yang telah disetujui Pusat yaitu Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang) dan Sungai Kelik (Kabupaten Sintang).
“Hal ini harus kita siapkan, menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan,” katanya.
Ia menegaskan, untuk masalah lahan pihaknya sama sekali tidak ada masalah di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dan Sungai Kelik, Kabupaten Sintang. “Karena lahan untuk pembangunan Pos PLBN itu sudah tersedia,” tuturnya.
Pemprov Kalbar akan melakukan koordinasi dengan dua kabupaten tersebut. Bahkan untuk jalan ke Sungai Kelik pun sudah dianggarkan dalam APBD Kalbar tahun 2019.
“Kita akan kordinasikan dengan dua kabupaten, untuk Sungai Kelik jalannya sudah dianggarkan. Insyaallah pembangunannya tahun ini ada Rp48 miliar dari pemerintah pusat dan Rp12 miliar dari Pemerintah Provinsi serta Pemkab Sintang juga sudah disiapkan, mudah-mudahan tahun depan bisa sampai ke sana,” ujarnya.
Rencananya dalam waktu dekat, Sutarmidji akan memanggil kedua bupati di kabupaten yang akan dibangun PLBN guna mempercepat pembangunan tersebut. Tidak hanya itu saja, kedepannya dirinya akan membuat regulasi terkait pintu border tersebut agar bisa menjadi pintu ekspor Indonesia.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kalbar, Manto mengatakan, sebenarnya untuk PLBN sudah ada regulasinya, dimana PLBN berada di bawah institusi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dimana ada 27 Kementerian dan non-kementerian yang yang bertanggung jawab atas penanganan PLBN tersebut.
“Kita ingin agar peran PLBN bisa dimaksimalkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan dan sekitarnya, karena selama ini pembangunan PLBN hanya pada Entikong saja, sementara di Kalbar ada tiga PLBN lain yang perlu penanganan serupa, dan diharapkan dapat meningkatakn perekonomian masyarakat,” kata Manto.
Dia mengatakan, Dishub merupakan salah satu komponen yang hadir di PLBN untuk memastikan lalu lintas kendaraan yang keluar masuk di sana sesuai dengan regulasinya yang ada.
“Pada rapat hari ini kita mencoba menyatukan langkah agar peran PLBN ini bisa semakin baik ke depan dan saya berharap semua pihak bisa bersinergi,” katanya. (Red).
