PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, Pemprov Kalbar sangat berapresiasi dengan keberadaan Forum Komunikasi Doa Bangsa, dan keberadaan Forum ini bergerak di bidang Sosial, Ekonomi, pendidikan dan bisnis juga.
“Kami lihat keberadaan Forum ini sangat positif sekali dan forum ini juga sudah berbuat untuk Kalbar,” kata Ria Norsan, Rabu (16/1), saat membuka Rakernas Forum Komunikasi Doa Bangsa di salah satu Hotel di Kota Pontianak.
Wagub Kalbar juga berharap, kedepannya, Forum ini benar-benar bisa membawa perubahan untuk Kalbar. Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi
Doa Bangsa (RAKERNAS FKDB) Tahun 2019 di Provinsi Kalbar ini bertemakan “Kedaulatan Pangan Sebagai Langkah Awal Kemakmuran dan Kesejahteraan”.
“Saya nilai tema ini mempunyai arti dan makna yang penting karena Kedaulatan Pangan Indonesia menjadi sebuah perjuangan yang tidak mudah di wujudkan di tengah arus perdagangan dunia dan perubahan iklim ekstrim yang melanda banyak negara termasuk Indonesia,” jelasnya.
Dikatakannya, kemandirian pangan akan terwujud, apabila ada sentuhan IPTEK serta kekuatan seluruh stake holder menyatu untuk mensasar program dengan target tertentu dalam bentuk Konsorsium/Sinergi” dan yang tidak kalah pentingnya Pemerintah akan bisa mengatasi ini dengan rasa cinta masyarakat kepada produk pangan nasional.
Hal yang terpenting dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri, harus dapat memberikan jaminan pendistribusian hak pangan bagi rakyat, sehingga pada gilirannya rakyat mampu memproduksi pangan sendiri serta menjamin keberlanjutan produksinya lepas dari berbagai bias dan distorsi.
Salah satu peran pemerintah untuk mengupayakan Program Kedaulatan Pangan agar dapat optimal adalah dengan fokus pada basis keunikan dan kekuatan sumber daya lokal, tentu saja termasuk sumber daya manusianya.
“Insyaa Allah akan terwujud kedaulatan pangan, yang ditekankan pada kecukupan kebutuhan pangan bagi individu dan rumah tangga, tanpa ketergantungan pihak lain melalui impor,” ingatnya.
Dijelaskannya, kedaulatan pangan tidak terlepas dari makna ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Hal ini berimplikasi pada partisipasi aktif segenap unsur masyarakat untuk berkontribusi pada kecukupan kebutuhan pangan.
Walaupun pangan merupakan industri basis unggulan Indonesia, namun kedaulatan itu tidak akan terwujud jika tidak digali dan dikembangkan dengan teknologi.
Teknologi lah yang akan mengoptimalkan sumber daya yang ada, bahkan menciptakan nilai tambah tinggi pada produk yang dimiliki.
Untuk itu, masih kata Mantan Bupati Mempawah, perlu diperjelas fokus terkait politik pertanian kedepan khususnya di bidang pangan untuk mengurangi belanja luar negeri khususnya produk pangan. (Red).
