PONTIANAK – Gubernur Kalbar Sutarmidji membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023, di Hotel Grand Mahkota, Jalan Sidas, Jum’at (14/12).
Musrenbang RPJMD Provinsi Kalbar tahun 2018-2023 ini merupakan tahapan penyusunan RPJMD Kalbar, yang bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, startegi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Kalbar tahun 2018-2023.
“Saya dan Wakil Gubernur bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial. Yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai,” kata Sutarmidji.
Guna mencapai visi dan misi yang telah diprogramkan untuk lima tahun kedepan, Gubernur Kalbar Sutarmidji menambahkan maka harus didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan efektik. Untuk itu penempatan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, deregulasi berbagai aturan yang menghambat investasi dan kemajuan daerah, perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi seperti e-planning, e-budgeting, e-procurement dan e-monev dalam pengelolaan dan pelayanan pemerintah provinsi menjadi keniscayaan.
“Saya berharap Bupati/walikota se-Kalbar, pimpinan intansi vertikal di Kalbar dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah akan bersinergi dengan kami untuk mewujudkan hal tersebut,” tuturnya.
Tak hanya itu saja, Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan akan berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan, membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menompang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih dan memperluas ruang terbuka hijau.
“Jalan yang belum tersentuh sama sekali cukup banyak, tapi yang paling utama itu ada 12 ruas jalan di kalbar. Kabupaten Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang dan kayong utara yang diantara ruas jalan yang belum tersentuh, ini yang harus kita buka keterisolasian,” ujarnya.
Dari 12 ruas jalan yang belum tersentuh diperkirakan panjang ruas jalan ini sekitar 500 Kilometer yang bakal difokuskan pemerintahan Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan lima tahun kedepan.
“Untuk alokasi dana pembangunan infrastruktur nantinya akan menyerap kurang lebih Rp 1 Triliun,” ungkapnya.
Nantinya pemerintah Provinsi Kalbar akan bekerjasama dengan TNI dan Polri dalam membuka pembangunan infrastruktur yang masih terisolasi.
“Pembangunan Jalan yang masih terisolasi itu nanti kita buka dengan bakti TNI dan Polri sekala besar. Kita sudah siapkan anggaran Rp 20 Miliar untuk membuka jalan itu diluar alokasi anggaran yang tadi,” tegasnya.
Dirinya berharap dengan terbukanya pembangunan infrastruktur yang terisolasi itu, bisa percepatan pertumbuhan dan Kemudian dapat meningkatkan nilai perolehan para petani serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari daerah pinggiran langsung ke pusat daerah di setiap masing-masing kabupaten dan kota yang ada di Kalbar. (Red).
