Arsip

Jelang Pilkada, Ketapang Kondusif

Advertisement

KETAPANG-Hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2018 akan digelar Rabu 27 Juni 2018 ini.

Tiga hari menjelang hari pemungutan suara, atau tepatnya Minggu (24/6/18) suasana di Kabupaten Ketapang terpantau aman dan kondusif.

Bupati Ketapang, Martin Rantan memastikan hingga kini keberagaman di Ketapang masih terjaga dengan baik. Selain itu ia juga memastikan, isu SARA tidak efektif disebarkan di Kabupaten yang memiliki 20 kecamatan ini. “Kalau di Ketapang isu SARA tidak efektif. Ketapang ini telah dipimpin Bupati dari banyak latar belakang suku dan agama, terbukti keberagaman itu terjaga dan berjalan baik. Kami di Ketapang patut jadi contoh dalam hal ini.” ungkap Martin Rantan saat ditemui di pendopo rumah jabatan Bupati Ketapang Minggu siang.

Advertisement

Martin Rantan juga mengatakan, saat ABRI dan Polri masih dwi fungsi, Ketapang pernah juga dipimpin orang Jawa, kemudian Melayu dan dilanjutkan orang Dayak, namun tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu SARA yang kadang beredar di media sosial dewasa ini.

“Jadi kami pastikan Ketapang pada Pilkada ini berjalan baik, kita saling mengawasi turut mengontrol bersama demokrasi ini agar hasilnya baik.” jelas Martin Rantan.

Martin Rantan juga menjelaskan, Pilkada bukan untuk mencari kepala suku, pemimpin agama, ataupun kelompok. Untuk Pilkada Kalbar yang dicari adalah Gubernur dan Wakil Gubernur yang harus bisa mengayomi masyarakat yang majemuk ini ke depannya.

Menyoroti soal kenetralan aparatur sipil negara atau ASN, menurut Martin Rantan, jika ada ASN yang terbukti tidak netral maka akan di sanksi melalui tahapan yang berlaku bagi ASN.

Sementara itu, Kabag. Ops Polres Ketapang, Kompol. Alfan juga menegaskan, sosialisasi Ketapang cinta damai sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, dengan meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya berita hoax atau bohong yang beredar di media sosial.

Alfan menambahkan, jika ada anggota polisi yang tidak netral dalam pilkada, maka akan di sanksi bahkan bisa dipindah tugaskan ke daerah terpencil. (Red)

Advertisement